Survei LSI Sebut Tren Toleransi Suap & Gratifikasi Meningkat di Pemerintahan Jokowi
Merdeka.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti persepsi publik terhadap suap dan gratifikasi. Dalam kurun waktu dua tahun, masyarakat yang menilai pemberian suap dan gratifikasi adalah hal wajar cenderung meningkat.
Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, di tahun 2016 publik yang menilai wajar pemberian suap dan gratifikasi sebesar 30 persen, tahun 2017 26 persen, dan 2018 meningkat menjadi 34 persen.
"Lewat pertanyaan, apakah merupakan hal wajar atau tidak wajar bagi masyarakat memberikan uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintahan. Toleransi suap dan gratifikasi cenderung naik," tutur Burhanuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
Sementara, yang menjawab suap dan gratifikasi tidak wajar masih menjadi mayoritas. Di tahun 2016 dengan 69 persen, 2017 sebesar 2017, dan 2018 sebanyak 63 persen.
"Adapun soal kolusi dan nepotisme, 55 persen berpendapat itu tindakan negatif dengan 12 persen dianggap kejahatan dan 43 persen disebut tidak etis. Yang menganggap itu tidaklah negatif 39 persen dengan 9 persen menilai perlu dilakukan dan 30 persen menyebutnya normal," jelas dia.
Lebih lanjut, 75 persen responden mengaku tidak pernah menyaksikan langsung praktik korupsi dalam setahun terakhir. Hanya 4 persen yang menyebut pernah menyaksikan dan 6 persen menyatakan orang yang dikenalnya pernah menyaksikan praktik korupsi.
Akan tetapi, lanjut Burhanuddin, sebetulnya warga cukup berpengalaman berhubungan dengan pegawai pemerintah dalam berbagai layanan publik dan dalam berhubungan tersebut, juga terlibat pungli dan gratifikasi dengan derajat yang bervariasi.
"Hal ini menunjukkan korupsi masih dipahami sesuatu yang terjadi di pusat, kasus besar saja. Sementara suap atau gratifikasi yang dialami warga dalam hubungan dengan pegawai pemerintah dianggap bukan korupsi," kata Burhanuddin.
Survei LSI ini dilakukan pada 8 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2018. Populasinya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia 19 tahun ke atas.
Jumlah sampel sebanyak 2 ribu responden diambil secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei tersebut sebesar 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka. Tren dalam rilis diperoleh dari hasil survei nasional 2016 dan 2017 yang diselenggarakan juga oleh lembaga lain seperti CSIS (2016) dan Polling Center (2017).
Reporter: Nanda Perdana Putra (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penilaian kinerja presiden berdasarkan sosio-demografi tingkat kepuasannya merata di berbagai kategori. Hasilnya, cenderung di atas 70 persen menyatakan puas.
Baca SelengkapnyaElektabiltas terbaru versi LSI Denny JA, Prabowo-Gibran 46,6 persen, Ganjar-Mahfud 24,8 persen dan Anies-Cak Imin 22,8 persen.
Baca SelengkapnyaHasil survei 77,2 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja presiden Jokowi, sementara 22 persen merasa kurang puas.
Baca SelengkapnyaAda sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca SelengkapnyaMeski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaAdapun responden yang menjawab kurang dan tidak puas sebesar 17,9%. Sementara itu, 1% responden lainnya menjawab tidak tahu.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Baca SelengkapnyaPenarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Baca SelengkapnyaPeneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada dua alasan utama mengapa dukungan publik untuk PDIP tinggi.
Baca SelengkapnyaTingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 75,6 persen versi Litbang Kompas.
Baca Selengkapnya"Data menunjukkan bahwa sebesar 80 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi," kata Afrimadona.
Baca Selengkapnya