Survei P2G: 43,9 Persen Orang Tua Setuju Pembelajaran Tatap Muka
Merdeka.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut mayoritas orang tua setuju akan adanya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada pertengahan Juli 2021 mendatang kendati terjadi peningkatan penularan Covid-19. Ini berdasarkan survei yang dilakukan P2G terhadap para orang tua pada 5-8 Juli 2021.
Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri menyatakan, sebanyak 43,9 persen orang tua setuju sekolah dimulai PTM Juli 2021. Sementara 32,2 persen lainnya mengaku ragu-ragu, dan 23,9 persen menyatakan tidak setuju.
"Mayoritas orang tua setuju terhadap mulainya Pembelajaran Tatap Muka Juli 2021. Padahal kondisi kasus Covid-19 sedang meningkat tajam, varian baru Covid-19 yang lebih cepat menular. Angka pasien Covid-19 usia anak Indonesia juga tertinggi di dunia, 1 dari 8 pasien Covid-19 adalah anak," ujar Iman dalam keterangannya, Selasa (13/7).
-
Siapa yang mendukung belajar anak? Anak-anak membutuhkan dukungan dari orang dewasa yang peduli dan penuh kasih, yang membentuk lingkungan dan pengalaman mereka.
-
Apa harapan orang tua untuk anak sekolah? Tak bisa dipungkiri, peran orang tua dalam memberikan motivasi belajar kepada anak memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan akademis dan pribadi anak.
-
Siapa yang mendukung kelanjutan Merdeka Belajar? Sementara itu Pejabat Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan Pemkab Kulon Progo mendukung kelanjutan kegiatan Merdeka Belajar untuk pendidikan karena memberikan kebebasan baik bagi siswa maupun pendidik.
-
Siapa saja yang bekerja di bidang pendidikan? Berikut kumpulan nama-nama pekerjaan di bidang pendidikan dan pekerja lainnya dalam Bahasa Inggris beserta artinya.
-
Siapa yang mendukung penerapan permainan tradisional di sekolah? Disampaikan Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Indramayu, pihaknya siap mendukung dimasukkannya egrang dan olahraga tradisional lainnya ke kurikulum muatan lokal.
-
Siapa yang memperjuangkan mata pelajaran agama di sekolah? Peran Yunus tidak berhenti di situ saja. Ia kembali memperjuangkan usulan memasukkan mata pelajaran Agama Islam ke kurikulum sekolah pemerintah (negeri). Di Sumatera Barat, usulannya ini bisa berjalan baik dan sudah diterapkan pada tahun 1946.
"Ini yang harus jadi catatan bagi orang tua. Maka dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang utuh dan jelas bagi orang tua," sambung dia.
Iman mengungkap ada sejumlah alasan para orang tua lebih condong memilih PTM Terbatas ketimbang tetap Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada awal tahun ajaran baru nanti. Sebagian besar lantaran mereka mengaku anaknya jenuh di rumah. Angkanya mencapai 41,3 persen yang merasa seperti itu.
Sedangkan 24,7 persen mengaku anaknya hanya bermain gim di rumah, kemudian 21,2 persen sinyal internet susah sekali di daerahnya.
"9,3 persen orang tua tidak memiliki kompetensi pengajaran di rumah dan 3,5 alasan lainnya," terang Iman.
Iman menjelaskan, alasan orang tua umumnya bersifat psikologis, walaupun ada alasan lainnya seperti selama PJJ guru hanya memberikan tugas saja, sekolah dinilai sudah siap PTM, sekolah sudah melakukan Uji Coba PTM, guru sudah divaksinasi, anak sudah kangen sekolah, anak tidak bersosialisasi dengan teman baru, anak malas-malasan belajar, dan orang tua pusing melihat anak main saja.
Alasan Enggan PTM Terbatas
Sementara itu untuk mereka yang tidak setuju dan ragu akan PTM pada Juli 2021, sebagian besar beralasan bahwa kekhawatiran akan kasus Covid-19 yang semakin melonjak, yakni sebesar 79,9 persen.
Sedangkan 21,4 persen lainnya beralasan bahwa siswa belum tuntas divaksinasi, 17,1 persen sekolah/madrasah berada di zona merah atau orange, 7 persen sekolah belum siap memenuhi fasilitas pendukung protokol kesehatan, dan 2,7 persen guru belum tuntas divaksinasi.
"Semua alasan orang tua ini sangat rasional dan relevan dengan kondisi pandemi akhir-akhir ini," ucap Iman.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) baru saja melakukan Survei Nasional bertajuk “Sikap Orang Tua Terhadap Vaksinasi Anak dan Pembelajaran Tatap Muka Juli 2021" pada 5-8 Juli 2021. Survei itu melibatkan 9.287 responden orang tua siswa di jenjang pendidikan: SD/MI; SMP/MTs; SMA/SMK/MA, dari 168 kota/kabupaten dan 34 provinsi seluruh Indonesia.
Survei itu menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner semi tertutup (mixed) berbasis Web yang menggunakan aplikasi Google Form, disebarkan via aplikasi Whatsapp ke seluruh jaringan guru P2G. Survei itu menggunakan teknik sampling acak sederhana (simple random sampling), yaitu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, dengan margin of error 0,5 persen.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satu surveinya terkait rencana PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca SelengkapnyaSuvei LSI Denny JA dilakukan dengan motede survei tatap muka (face-to-face interview)
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaDiduga kekurangan siswa terjadi karena masih adanya paradigma sekolah favorit.
Baca SelengkapnyaSurvei menggunakan metode pengambilan sampel multistage random sampling dengan jumlah 1220 responden.
Baca SelengkapnyaHasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca Selengkapnya69,0 persen setuju terjadi penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun.
Baca SelengkapnyaKadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaMu'ti mengaku telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.
Baca SelengkapnyaLembaga Survei Populi Center mengeluarkan hasil survei terbarunya soal Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaJatim menjadi medan pertempuran para capres di Pemilu 2024
Baca Selengkapnya