Follow
Survei: Publik Nilai Pemda Kurang Bantu Warga Hadapi Covid-19 6 Bulan Terakhir
Merdeka.com - Litbang Kompas melakukan riset terkait penanganan pandemi oleh pemerintah. Salah satu yang ditanyakan kepada responden adalah tindakan Pemerintah Daerah menangani pandemi selama 6 bulan terakhir.
Litbang Kompas melempar 3 pertanyaan kepada responden. Pertama yaitu 'Menyerahkan/Menyumbangkan gaji pribadi untuk membantu penanganan Covid-19'.
Hasilnya, 57,6 persen responden mengatakan tidak pernah, 18,1 persen kadang-kadang, 9,4 persen sering, dan 14,9 persen tidak tahu.
-
Siapa yang melakukan penelitian tentang penanganan Covid-19 oleh polisi? Disertasi yang berjudul 'Evaluasi Kebijakan Operasi Aman Nusa II dalam Penanganan Covid-19 oleh Polrestabes Bandung,' karya Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung, menyoroti peran kritis Polri dalam mengimplementasikan strategi efektif yang mengintegrasikan keamanan dan kesehatan publik.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Apa fokus utama pemerintahan baru menurut responden? kebanyakan responden (48.3%) memilih mementingkan isu perekonomian, terutama tentang keterbukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan atau gaji, dan menstabilkan harga untuk rakyat.
-
Bagaimana cara survei dilakukan? Survei dilakukan dengan wawancara responden menggunakan telepon pada 23-24 Desember 2023.
Pertanyaan kedua 'Membagikan bantuan sembako kepada masyarakat dari sumbangan pribadi/kelompok'. Sebanyak 53,8 persen menyatakan tidak pernah menerima, 22,2 persen kadang-kadang, dan 15,3 persen sering dan 8,7 persen tidak tahu.
Terakhir adalah 'Membantu masyarakat untuk memperoleh fasilitas layanan kesehatan'. Hasilnya, 39,3 persen mengaku tidak pernah dibantu, 29,3 persen mengaku kadang-kadang, dan 25,8 persen mengaku sering dibantu. Serta 5,6 persen menyatakan tidak tahu.
Survei dilakukan lewat wawancara telepon pada 3-6 Agustus 2021. Melibatkan 514 responden yang diambil secara acak dari responden panel Litbang Kompas. Margin of error survei 4,32 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca Selengkapnya
48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai kualitas udara di Jakarta telah mencapai tingkat yang membahayakan.
Baca Selengkapnya
Salah satu warga juga mengeluh banyak anggota DPR yang tidak hadir untuk mendengar keluhan warga Parung Panjang.
Baca Selengkapnya
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca Selengkapnya
Hasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca Selengkapnya
Andre menekankan apabila BPKN tidak mampu menyelesaikan masalah, segera melapor ke Komisi VI agar dibantu
Baca Selengkapnya
KPU RI membeberkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya 68 persen.
Baca Selengkapnya
Kasus ISPA di Jabodetabek meningkat drastis gara-gara polusi.
Baca Selengkapnya
Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca Selengkapnya
Menurut Saidiman Ahmad, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR.
Baca Selengkapnya
Menurut Saidiman Ahmad, hal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden yang dipilih oleh MPR.
Baca Selengkapnya