Survei SMRC: Bansos Corona Tidak Tepat Sasaran dan Ekonomi Warga Memburuk
Merdeka.com - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei yang dilakukan 5-6 Mei yang bertemakan ‘Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial’.
Survei melibatkan 1.235 responden melalui wawancara telepon. Hasilnya, hanya 39 persen responden yang menyatakan bantuan sosial kurang tepat sasaran. Kemudian 10 persen menyatakan tidak tepat sasaran sama sekali. Sisanya, 30 persen menyatakan cukup tepat sasaran, 7 persen sangat tepat sasaran, dan 13 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Dengan margin of error sebesar 2,9 persen.
"Ini mengkhawatirkan. Mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah hanya akan berarti bila bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang sangat memperhatikan," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas, Selasa (12/5).
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Apa yang diukur dalam survei indikator? Lembaga Survei Indikator Politik merilisi hasil survei elektabilitas pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.
-
Bagaimana cara survei dilakukan? Survei dilakukan dengan wawancara responden menggunakan telepon pada 23-24 Desember 2023.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Apa arti dari '70 persen' dalam konteks ini? Menghitung 70 Persen dari 3 Juta Sebelumnya Anda harus ketahui dulu, sen berarti 100, sedangkan persen berarti perseratus. Misalnya, 70 persen sama dengan 70/100, biasanya Anda akan menjumpai dengan tulisan 70%. Ada pula 100 persen atau 100/100, nah kalau yang ini nilainya sama dengan 1.
-
Apa itu persentase? Persen atau persentase adalah sebuah cara untuk menyatakan perbandingan antara sebagian dan keseluruhan dalam bilangan per seratus.
Dalam survei tersebut juga memuat alasan bansos kurang/tidak tepat sasaran. Diantaranya, 60 persen responden menyatakan ada warga yang berhak tapi belum menerima bantuan. Sebanyak 29 persen menyatakan bansos diberikan kepada yang tak berhak. Sebanyak 4 persen mengaku besarnya bansos yang diberikan terlalu kecil. Alasan lainnya 4 persen dan tidak menjawab atau tak tahu 2 persen.
"Ini persoalan serius. Karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan, dan persoalan-persoalan mendesak lainnya," ucapnya.
Kondisi Ekonomi Warga Memburuk
Selain masalah bansos, persoalan lain yang dipotret dalam survei ini adalah kondisi ekonomi masyarakat atau rumah tangganya di saat pandemi virus Corona atau Covid-19.
Hasilnya, 60 persen responden mengaku kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk dibanding sebelum adanya wabah Covid-19. Sebanyak 19 persen menyatakan jauh lebih buruk, 19 persen menyatakan tidak ada perubahan. Hanya sekitar 1 persen yang menyatakan lebih baik dan 1 persen memilih tidak menjawab/tidak tahu.
Sirojudin Abbas memandang bantuan pemerintah saat ini memang sangat diperlukan.
"Jauh lebih banyak yang menyatakan sekarang lebih buruk dibandingkan yang menyatakan lebih baik. Perbedaannya sangat signifikan, hampir tidak ada yang menyatakan sekarang lebih baik," kata Abbas.
Dalam survei tersebut juga melihat bagaimana masyarakat memandang ekonomi rumah tangganya ke depan atau pasca pandemi. Sebanyak 29 persen menyatakan lebih buruk, 8 persen melihat bakal jauh lebih buruk. Sebanyak 16 persen merasa tidak akan ada perubahan. Yang menyatakan lebih baik 27 persen, 2 persen menilai jauh lebih baik, tidak tahu atau tidak menjawab 17 persen.
Hal pesimis lainnya juga ditunjukan responden melihat ekonomi nasional hari ini. Sebanyak 69 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional lebih buruk, kemudian 15 persen melihatnya jauh lebih buruk, 8 persen menilai tidak ada perubahan. Hanya 2 persen yang menyatakan lebih baik, dan tidak tahu atau tak menjawab sebanyak 6 persen.
"Bantuan sosial dari pemerintah diperlukan sampai pandemi berakhir dan warga bisa melakukan kegiatan normal. Maka keberlanjutan bantuan, menambah jumlah warga yang dibantu, mendaftar secara lebih baik warga yang wajib dibantu, dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama," ucapnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaResponden yang sama sekali tidak pernah menerima bansos tetap menempatkan Prabowo-Gibran 56,9%.
Baca SelengkapnyaAlasan paling banyak adalah karena masyarakat mengaku tidak punya waktu menonton.
Baca SelengkapnyaLaporan subsidi listrik yang melenceng ini dikemukakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Baca Selengkapnya69,3 Persen penerima bansos berdasarkan hasil survei LSI memilih Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai kepuasan kepada Presiden Jokowi karena pelayanan yang diberikan pada publik.
Baca Selengkapnya