Survei SMRC: Dua tahun Jokowi-JK, rakyat nilai korupsi makin banyak

Merdeka.com - Masyarakat menyoroti persoalan tindak pidana korupsi dalam dua tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla. Dari hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), sebagian besar masyarakat menilai tindak pidana korupsi di Indonesia tidak berkurang, justru semakin banyak.

"Yang mengatakan korupsi semakin banyak saat ini ada 54 persen. Yang berpendapat semakin sedikit hanya 16 persen, mengalami kenaikan dari periode Maret 2016 yaitu 14 persen. Kemudian sisanya menjawab sama saja ada 21 persen," kata Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/7).

Meski tindak pidana korupsi semakin banyak, pemerintahan Jokowi-JK tetap mendapat apresiasi karena dinilai cukup massif melakukan pemberantasan korupsi. Sebanyak 30 persen masyarakat menyebut upaya menekan korupsi semakin baik, naik 5 persen dibanding Maret 2016 sebesar 25 persen.

"‎Yang mengatakan upaya pemberantasan korupsi saat ini semakin buruk ada 24 persen. Naik 4 persen dari survei yang dilakukan pada bulan Maret 2016. Kemudian masyarakat yang bilang sama saja ada 32 persen dan sisanya tidak menjawab," jelasnya.

Survei kinerja pemerintah Jokowi-JK ini dilakukan pada 22-28 Juni 2016. Dengan populasi penelitian seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Populasi survei sendiri dilakukan dengan metode random (multistage random sampling) 1.220 responden. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Selain itu, untuk respons rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.027 atau 84 persen dengan margin error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).