Follow
Survei SMRC: UUD 1945 Tak Boleh Diubah Atas Alasan Apapun
Merdeka.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tak setuju dengan rencana amandemen atau perubahan UUD 1945. Total ada 66 persen responden yang menilai bahwa UUD 1945 adalah rumusan terbaik untuk Indonesia.
"Mayoritas warga, 66 persen menilai bahwa UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas apapun bagi Indonesia yang lebih baik," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/10/2021).
Sementara itu, kata dia, ada 12 persen responden yang memandang bahwa UUD 1945 mungkin ada kekurangan karena hasil buatan manusia. Namun, mereka masih melihat sejauh ini UUD 1945 paling pas bagi kehidupan Indonesia lebih baik.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Kapan amandemen pertama UUD 1945 terjadi? Setelah amandemen pertama pada tahun 1999, pasal 7 UUD 1945 ditambahkan dengan ketentuan bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Siapa yang unggul dalam survei Pilkada Jabar? 'Ini nama nama yang muncul di kalangan elite, Dedi Mulyadi muncul dari internal Gerindra, Ilham Akbar Habibie dari Nasdem, Ridwan Kamil dari Golkar,' kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparan surveinya pada 4 Juli 2024 lalu.
-
Bagaimana SMRC melakukan survei Pilgub Sulteng? Semua responden diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
-
Mengapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode.
"Sehingga total ada 78 persen (responden) yang tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945," jelasnya.
Disisi lain, ada 11 persen responden yang berpendapat beberapa pasal dari UUD 1945 perlu diubah atau dihapus. Sedangkan, hanya 4 persen responden menilai sebagian besar UUD 1945 harus diubah. Sisanya, 7 persen menjawab tidak tahu.
"Secara umum warga tidak menghendaki perubahan UUD 1945," ucap Sirajuddin.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. Dari populasi itu, dipilih secara random (multistage random sampling) kepada 1.220 responden dengan response rate 80 persen atau sebanyak 981.
Adapun margin of error survei ini sebesar 3,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara pada 15 sampai 21 September 2021.
Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mewacanakan mengamandemen UUD 1945 untuk memasukan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tidak akan menjadi "bola liar" atau membuka kotak pandora.
"Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945, sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (14/8).
Reporter: Lizsa Egeham/Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR
Baca Selengkapnya
Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan. Jika semula 33,7 persen, kini menjadi 42,9 persen.
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Revisi ini dinilai sebagai praktik pembegalan demokrasi yang secara nyata dipertontonkan kepada publik.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan mantan Ketua Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen.
Baca Selengkapnya
survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Gerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca Selengkapnya
Cawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.
Baca Selengkapnya
Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca Selengkapnya