Surya Paloh ingin Indonesia menjaga ketahanan pangan agar tak impor

Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta agar pemerintah melakukan upaya percepatan guna menciptakan ketahanan pangan. Dengan demikian, kata dia, Indonesia tidak perlu lagi mendatangkan bahan pangan atau impor dari negara lain.

"Sebagai negara agraris kita harus bisa menjadi negara yang mampu menjaga ketahanan pangan. Upaya-upaya pemerintah misalnya dengan menyediakan bibit-bibit unggul akan berdampak pada hasil panen yang lebih baik," ujar Surya Paloh disela-sela panen raya di Kelurahan Ulu Tedong, Maccorawalie, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kemarin.

Paloh menambahkan, kebutuhan akan pangan merupakan salah satu kebutuhan utama yang tidak dapat ditawar lagi dan harus dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas ketersediaan pangan harus dihadirkan oleh pemerintah.

"Itu tugas pokok pemerintah. Kita harap percepatan pembangunan kehidupan bisa kita capai," tegasnya.

Paloh pun optimis Indonesia bisa mencapai kemandirian dalam sektor pertanian. Apalagi banyak wilayah di Indonesia yang memiliki kesuburan tanah.

"Indonesia sudah mendekati keinginan kongkrit dalam waktu sesingkat-singkatnya memiliki kemandirian sektor pangan. Paling tidak kita jauh dari kebutuhan mengimpor beras, itu harapan kita," jelas Paloh.

Dirinya sangat mengapresiasi hasil panen padi yang dihasilkan Sulawesi Selatan. Menurutnya hal tersebut tidak lepas dari kemauan pemerintah daerah terkait dengan ketahanan pangan.

"Panen ini memberikan gambaran pemikiran yang dijalankan pemerintah daerah Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan diri. Dan telah berhasil memberikan sumbangan paling penting bagi negara untuk mendukung kemandirian sektor pangan," katanya.

Dirinya berharap apa yang sudah dihasilkan pemerintah daerah Sulsel dapat diikuti oleh daerah lain di Indonesia. "Kalau langkah-langkah sedemikian signifikan dan strategis bagi pembangunan nasional diikuti daerah lain, ketahanan pangan di Indonesia pasti akan segera terwujud," tuturnya.

Terkait masih adanya tengkulang dan panjanganya rantai distribusi yang menyebabkan mahalnya harga bahan pangan untuk sampai ke masyarakat, dirinya berharap hal tersebut dapat segera dicarikan solusi. Menurutnya, distribusi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada.

"Kita tahu banyak praktik-praktik penyalahgunaan aturan kebijakan yang semestinya mulus dan baik, tapi masih ada inkonsistensi terhadap kebijakan itu sendiri. Peraturan tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena ada juga faktor kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi yang kadang-kadang mengalahkan kepentingan yang lebih besar," terangnya.

Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah mau mencarikan solusi atas hal tersebut. "Pemerintah Jokowi kita harapkan dengan menyadari kekurangan yang ada tetap bergerak terus dan mampu berani menghadapi kekurangan itu sendiri dan mampu juga mengatasinya," harap Paloh.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, produksi beras dari Sulawesi Selatan sudah mampu memberikan kontribusi hampir setengah kebutuhan beras Indonesia. Menurutnya, Sulawesi Selatan merupakan daerah ketiga yang mampu memberikan kontribusi bagi Indonesia dalam hal pangan.

"Beras kami tembus 21 provinsi, kami bisa memproduksi tiga juta ton per tahun yang dipersiapkan untuk makan rakyat Indonesia. Sulsel ketiga nasional yang memberikan kontribusi," akunya. (mdk/eko)