Surya Paloh: Kader terlibat korupsi harus keluar, termasuk saya!

Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan akan memecat Sekjen NasDem Patrice Rio Capella apabila yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Pemecatan juga berlaku ke setiap kader yang tersandung masalah korupsi, tak terkecuali dirinya sendiri yang seorang Ketua Umum.

"Dengan kasus Sekjen Rio yang dipanggil KPK sebagai saksi, kita hormati, mudah-mudahan tetap jadi saksi. Tapi kalau status ditingkatkan, hanya ada dua pilihan say goodbye atau di 'goodbye'kan, jelas?" kata Paloh saat menghadiri ulang tahun Fraksi NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/10) malam.

"Aspek penegakan hukum adalah modal utama Partai NasDem bukanlah sebuah retorika. Kasus pemberantasan korupsi termasuk saya maka dengan atas dasar kerelaan dipecat atau meninggalkan partai NasDem. Kader terlibat korupsi harus keluar, termasuk saya," tukas Paloh.

Hal tersebut, kata Paloh, akan menjadi sebuah pendidikan politik bagi masyarakat apabila melihat seorang kadernya harus keluar dari partainya apabila tersandung masalah korupsi.

"Ini yang membedakan partai ini, gerakan perubahan itu tidak sekedar pemahaman. dimulai dengan perilaku keteladanan," katanya.

Sebelumnya, Paloh memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Bahkan, sebelum ditanya oleh awak media, dia langsung menyatakan kesiapannya itu.

"Sebelum kalian (wartawan) tanya. Saya pastikan akan datang jika memang diperlukan," katanya.

Surya Paloh juga mengakui ihwal pertemuan antara Gubernur Sumatera nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan juga Ketua Mahkamah Dewan Partai NasDem saat itu, OC Kaligis seperti yang diutarakan oleh istri Gatot.

Namun, pertemuan tersebut, kata dia, hanya sebatas sebagai sarana untuk mendamaikan hubungan Gatot dengan Erry yang merenggang. Sehingga, dia membantah pertemuan tersebut juga diperuntukkan untuk membahas perihal kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan.