Suryadhama Ali bantah selewengkan kuota haji buat anak istri

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA), masih belum tahu dirinya kenapa jadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji pada 2012-2013. SDA juga membantah menyelewengkan kuota haji.

"Enggak (selewengkan kuota haji)," ujar SDA di kantornya, Jumat (23/5).

Orang lain juga bertanya?

Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
Siapa yang dituduh sebagai pelakor? Dituding Jadi Pelakor Momen tersebut bermula ketika Dinar Candy dituduh sebagai pelakor oleh Ayu Soraya, istri sah Ko Apex.

SDA juga membantah kalau dana haji dipakai oleh istri dan keluarganya. "Enggak," jawab SDA singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto mengatakan memang penyelewengan kuota haji adalah salah satu fokus penyidikan lembaga antirasuah.

Sebab, menurut Bambang, dari hasil penyelidikan didapat kesimpulan ada kuota haji itu malah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Antara lain keluarga, kerabat, kemenakan, anggota DPR, dan pejabat dan penyelenggara negara lain. Padahal mereka seharusnya membayar sendiri ongkos naik haji, dan mestinya kuota itu dipakai buat para jamaah yang peras keringat mengumpulkan uang sedikit demi sedikit buat pergi ke tanah suci. Apalagi sampai menggunakan biaya negara atau dengan kata lain justru rakyat yang membayari para pejabat itu pergi haji.

"Ya. Ini kasusnya agak beda. Coba perhatikan, bukan Menteri (SDA) yang menjadi Amirul Haj yang pimpin rombongan PPIH ke Mekkah. Dalam rombongan ikut serta berbagai pihak yang secara hukum tidak dibenarkan ikut dengan menggunakan biaya negara," tulis Bambang melalui pesan singkat kepada awak media, Jumat (23/5). (mdk/lia)