Suryo Prabowo Sarankan Jenderal Non Job Pensiun Dini Seperti di Korea
Merdeka.com - Mantan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Johannes Suryo Prabowo mengusulkan para perwira tinggi non job dipensiunkan dini dan disiapkan segala jaminannya ketimbang masuk ke jabatan publik. Hal ini menanggapi banyaknya perwira tinggi yang terlalu banyak di TNI sehingga tak mendapatkan jabatan.
Usulan itu tercetus setelah berkaca dari Korea Selatan. Menurut Johannes, para tentara negara ginseng tersebut akan mengajukan pengunduran diri jika dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun tidak ada kenaikan pangkat.
"Contoh Korea Selatan sudah sekian tahun tidak naik pangkat dia harus cuti, pensiun," ujarnya dalam diskusi di Kantor BPN, Jakarta, Selasa (5/3).
-
Kapan 25 Perwira Tinggi TNI memasuki masa pensiun? Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
-
Siapa yang menandatangani surat keputusan untuk pensiunnya 25 Perwira Tinggi TNI? Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Mengapa para perwira TNI menyelamatkan uang gaji? Agar Uang itu Tidak Jatuh ke Tangan Musuh Dia membagikan uang pada stafnya, yang langsung memasukkan uang ke dalam kantong dan segera melompat menyelamatkan diri.
-
Mengapa Jenderal TNI Agus Subiyanto diusulkan? Agus Subiyanto akan menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada akhir November 2023.
-
Bagaimana BRI bantu anggota POLRI pensiun? 'Terkait hal ini, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur/kewirausahaan bagi anggota Polri/ ASN/Keluarga dalam mempersiapkan masa pensiun yang lebih produktif.
Sementara itu, meski para perwira ditawari jabatan sipil, dia meyakini banyak perwira tidak akan menerima tawaran tersebut dengan alasan sumpah setia menjadi alat pertahanan negara.
Sebelumnya, isu TNI masuk lembaga sipil dan dwifungsi hidup kembali merebak setelah Presiden Jokowi mengumumkan akan menambah 60 pos jabatan baru untuk pati TNI. TNI berencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di lingkup internal serta di kementerian dan lembaga. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan kembali aktifnya dwifungsi TNI adalah omong kosong. Hal itu diutarakan Hadi saat berpidato di depan Komunitas Perwira Hukum TNI.
"Tak benar bahwa dwifungsi TNI akan seolah bangkit kembali, ini enggak benar. Omong kosong," kata Hadi dalam teks pidatonya yang dibacakan oleh Irjen TNI, Letjen Herindra di Aula Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3).
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi enggan berbicara banyak mengenai sosok pengganti dua perwira tinggi TNI tersebut.
Baca SelengkapnyaNetralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, ada deretan pensiunan TNI yang telah lebih dulu mendapat gelar jenderal kehormatan.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan agar suara publik harus didengar. Akan tetapi, perihal penunjukan Calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaYudo sudah memiliki rencana yang akan dilakukan setelah resmi pensiun.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto akan menjabat sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.
Baca SelengkapnyaPelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah mengirimkan nama calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono.
Baca SelengkapnyaSampai hari ini, Komisi I DPR belum menerima surat permintaan pergantian Panglima TNI.
Baca Selengkapnya"Kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu, ini kan setelah pemilu jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, dia tetap siap jika ternyata masa jabatannya diperpanjang.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, TNI punya tradisi tersendiri mengenai pensiun.
Baca Selengkapnya