Susi minta China serahkan kapal Kway Fey yang masuk ilegal ke Natuna

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta China menyerahkan kapal China Kway Fey yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (19/3). Sebab, saat ditangkap hanya anak buah kapal yang diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk diproses hukum.

"Kita proses sudah ditangkap. Kapalnya di sana enggak bisa kita tarik, ABK-nya doang. Dalam pemeriksaan ini. China minta untuk dibebaskan, mereka lobi. Tapi ini akan diproses hukum. Ini kan kita ada proses. Kapal dikasih ke kita, reaksi mereka kita tunggu," kata Susi di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (24/3).

Menurut Susi, saat penangkapan kapal itu tak mendengarkan peringatan kapal patroli KKP. Namun saat kapal itu hendak dibawa ke pulau terdekat, kapal penjaga pantai China mengganggu operasi KKP, lalu membebaskan Kway Fey agar tak dibawa masuk perairan Indonesia.

"Jadi sama (kasus kapal Taiwan) sambil mancing, pancingnya jalan. Kelihatan disuruh berhenti enggak mau. Ya sama kaya China di Natuna. Enggak ada beda. Ini lurus jalan terus. China mereka ditarik keluar. KKP dan seluruh jajaran TNI Polri dan Jaksa. Akan tetap enforce hukum illegal fishing di zona kita,"kata Susi.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menilai kapal patroli KKP sudah memenuhi prosedur dalam menangkap kapal nelayan China itu. Sebab, kapal patroli KKP sudah memberikan peringatan, namun tak didengarkan.

"Jadi gini, semua prosedur untuk menghadapi masuk ke kita sudah dilaksanakan TNI AL. Bendera, suara, tembakan di belakang. Tembakan di buritan, enggak ada yang salah dari prosedur internasional. Kita himbau mereka agar mereka enggak masuk ke zona zee kita," kata dia.

Dalam kasus ini, kata dia, pemerintah akan menjaga hubungan baik dengan China. Namun pemerintah tak akan menyerahkan kedaulatan kepada negara siapapun.

"Kita akan memelihara hubungan baik kita tanpa mengorbankan kedaulatan kita. Kita evaluasi sistem keamanan kita di sana. Terus entar kita laporkan presiden. Ada hal hal teknis ini akan dipertajam. Tapi kita enggak akan menyerahkan kedaulatan kita," kata Luhut.