Susi Pudjiastuti Pastikan Tak Ada Larangan Terbang Sebelum Insiden KKB Bakar Pesawat
Merdeka.com - Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memastikan tak ada larangan terbang dari pemerintah atau aparat keamanan yang diterima pihaknya. Sebelum insiden pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2) lalu.
Menurutnya, Susi Air sejak berdiri 2006 dan melayani penerbangan di Papua selalu memperhatikan keselamatan penerbangan. Dengan kehati-hatian berdasarkan tantangan baik medan maupun keamanan di Papua.
"Kita biasanya tak terbang ke tempat, yang memang sudah ada indikasi, rumor, ketentuan, ada notam resmi dari pemerintah, notam itu ya no to air jadi itu. Ketentuan tidak boleh terbang," sebut Susi kepada wartawan, di Jakarta Timur, Rabu (1/ 3).
-
Siapa yang membebaskan pilot Susi Air? Pembebasan ini merupakan hasil dari operasi gabungan yang dilakukan oleh Tim Gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2024.
-
Kapan pilot Susi Air dibebaskan? Pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut dijemput oleh Tim Gabungan TNI-Polri dan Satgas Ops Damai Cartenz-2024 di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu 21 September 2024.
-
Bagaimana Batik Air memastikan keselamatan penumpang? Terakhir, kata Danang, Batik Air telah mengikuti standar operasional prosedur yang ketat, dengan fokus utama pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.
-
Bagaimana pilot Susi Air dibebaskan? Setelah melalui proses negosiasi panjang, Pilot Philip Mark Mehrtens yang sempat disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berhasil dibebaskan dan tiba dengan selamat di Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan.
-
Apa yang dimaksud dengan "safe flight"? Safe flight sendiri merupakan kata lain dari terbang dengan aman. Kata ini sering kali digunakan seseorang yang hendak menempuh penerbangan.
-
Dimana pilot Susi Air dibebaskan? Pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut dijemput oleh Tim Gabungan TNI-Polri dan Satgas Ops Damai Cartenz-2024 di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu 21 September 2024.
Susi juga mengaku pihaknya juga selalu berkoordinasi dan bertukar informasi dengan maskapai lain terkait keamanan penerbangan. Sehingga, pesawat dengan nomor penerbangan SI 9368 yang diserang KKB sebenarnya telah dalam kondisi aman.
Terlebih, Bandara Paro adalah bandara perintis yang telah ditentukan pemerintah untuk melayani mobilitas masyarakat sekitar. Terutama untuk kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani rute penerbangan daerah terpencil.
"Jadi semua yang terbangi adalah biasanya rute perintis dan rute yang aman. Jadi kalau Paro itu salah satu rute perintis dan kita terbang kesana bertahun-tahun menerbangi rute perintis," kata dia.
"Rute perintis itu adalah salah satu rute yang ditentukan dalam kontrak dan harus diterbangi oleh Susi Air. itu berarti bandaranya yang diketahui dan ditulis dalam kontrak," imbuhnya.
Atas kejadian serangan dan penyandaraan yang dilakukan KKB, Susi menyatakan sangat prihatin dan tidak menyangka atas kejadian ini.
"Dan sekali lagi untuk saya pribadi statement saya adalah apapun kita berjuang untuk kebebasan dan kebaikan ya tentu dengan kebaikan bukan dengan mengambil kemerdekaan orang lain," ucap dia.
70 Persen Penerbangan Susi Air Terganggu
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengaku kejadian penyanderaan kepada Kapten Philips Max oleh KKB di bandara di Nduga, Papua turut berimbas ke segala segala aspek. Salah satunya kerugian terhadap masyarakat Papua yang membuat sejumlah rute penerbangan Susi Air harus terganggu.
"Selebihnya saya sebagai founder dan pemilik Susi Air ingin meminta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu," tuturnya.
Dimana, lanjut Susi, saat ini sudah sekitar 70 persen dari total penerbangan pesawat Porter, Susi Air harus terhenti sekarang. Hal itu turut berimbas pada terganggunya mobilitas masyarakat hingga pengiriman logistik di sejumlah daerah Papua.
"Kalau porter terbang 1 hari 30-40 flight berarti sudah lebih dari 25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan," imbuh Susi.
Sekedar informasi, Pilot Philips adalah warga negara Selandia Baru yang disandera oleh KKB ketika di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2).
Pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu diduga dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sesaat setelah mendarat. Sampai sekarang TNI-Polri masih melakukan upaya penyelamatan terhadap Pilot Philips.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca SelengkapnyaSusi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Joko Widodo, para menteri terkait, dan seluruh jajaran TNI-Polri
Baca SelengkapnyaDengan sudah bebasnya Kapten Philips, Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti mengaku bakal menemui pilot asal Selandia Baru tersebut.
Baca SelengkapnyaTNI mengungkapkan operasional bandara Bilorai, Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah masih belum normal usai penembakan KKB.
Baca SelengkapnyaDalam hal ini, pemerintah daerah (pemda) dianggap menjadi ujung tombak untuk melakukan negosiasi dengan KKB.
Baca SelengkapnyaKelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya telah sembilan bulan menyandera Pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Merthens (37).
Baca SelengkapnyaSusi menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Terpilih Prabowo dan Presiden Joko Widodo atas upaya mereka dalam pembebasan tersebut
Baca SelengkapnyaAktivitas Gunung Ruang Menurun, Penerbangan di Sulut Kembali Normal
Baca SelengkapnyaUntuk tahap awal, lapangan udara tersebut masih bersifat VVIP sebagai tempat pendaratan pesawat presiden dan untuk kepentingan IKN.
Baca SelengkapnyaPendiri Sriwijaya Air Hendry Lie terlibat kasus korupsi izin tambang timah bersama Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi.
Baca SelengkapnyaJokowi enggan membeberkan proses negosiasi yang dilakukan untuk membebaskan pilot Philip dari sandera KKB
Baca Selengkapnya"Tanpa adanya satu permintaan untuk bayar dan sebagainya enggak, semua bebas," kata Menko Hadi
Baca Selengkapnya