Syarat Penerbangan RT-PCR/Antigen, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga & Masa Berlaku
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, meminta kepada pemerintah mengkaji ulang harga tes PCR/Antigen yang masih mahal serta masa berlaku hasil tes PCR/Antigen untuk syarat perjalanan. Hal itu ia ketahui saat kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta.
"Banyak juga ya masyarakat yang berkeluh kesah karena hasil Swab PCR hanya berlaku 2X24 Jam, padahal mereka sudah mengeluarkan biaya mahal, dan ada juga yang karena sudah tidak berlaku beberapa jam dia harus swab PCR atau Antigen ulang," ucap Alifudin di Bandara Soekarno-Hatta, Jum'at (24/9).
"Misalnya hasil tes PCR, jika mengikuti imbauan Presiden dengan harga 500 ribu, itu kita menunggu 1 hari untuk keluar hasilnya, berarti hasil tes PCR itu hanya berlaku 1 hari, karena menunggu 1 hari dari tes samplingnya, tapi yang menarik, jika mau cepat ada yang sameday ada yang ekspres, itu harga lebih mahal," tambahnya.
-
Siapa yang direkomendasikan untuk melakukan imunisasi? Selain itu, ibu hamil juga diingatkan untuk menjauh dari pasien cacar, karena infeksi ini dapat membahayakan janin yang ada dalam kandungan jika mereka terjangkit.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan waktu terbaik untuk melakukan imunisasi susulan? Dokter akan menilai waktu yang paling tepat untuk memberikan vaksin selanjutnya tanpa mengurangi efektivitasnya.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
Alif menambahkan, persoalan lainnya adalah terkadang jadwal maskapai tidak sesuai karena kendala dan permasalahan teknis yang mungkin terjadi. Akhirnya masyarakat harus melakukan Swab PCR/Antigen ulang dan kembali merogoh koceknya ketika terjadi perubahan melewati masa berlaku swab PCR/antigen.
"Jika ada rakyat yang sedang tertimpa musibah yang akhirnya menjadi kedaruratan juga harus dipikirkan, alangkah baiknya pemerintah mengkaji ulang harga, apalagi disubsidi oleh pemerintah, agar program 3T juga sesuai targetnya" tuturnya.
Alif menegaskan bahwa, hasil tes Swab PCR/Antigen baiknya bisa sampai 4X24 jam atau bahkan 7X24 jam dengan persyaratan khusus. Seperti orang tersebut sudah di vaksin dosis ke dua.
"Atau bisa dengan syarat lain yang nantinya pemerintah bisa mengkaji lebih lanjut dari keluhan masyarakat ini," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, Omicron EG.5 mendominasi di tengah kenaikan kasus Covid-19.
Baca Selengkapnyamengonfirmasi tren kasus mingguan Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dosis kelima atau booster ketiga.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaCakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaAdapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
Baca SelengkapnyaMulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaKemenkes merekomendasikan masyarakat untuk melengkapi vaksinasi Covid-19 di tengah kasus yang kembali melonjak.
Baca Selengkapnya