Syarat Sekolah di Bogor Gelar Belajar Tatap Muka

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bogor akan membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah pada 11 Januari 2021 mendatang. Namun begitu, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka harus berdasarkan usulan dan kesiapan dari pihak sekolah.

"Bagi sekolah yang ingin mulai melakukan pembelajaran tatap muka bisa ajukan permohonan ke pemkot," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya, Sabtu (21/11/2020).

Menurutnya, ada sejumlah persyaratan yang harus ditempuh pihak sekolah apabila ingin melakukan belajar tatap muka. Mulai kesiapan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan di sekolah hingga persetujuan atau izin dari komite, kepala sekolah dan orangtua siswa.

"Permohonan itu disepakati oleh komite sekolah. Kalau komite sekolah nggak setuju, nggak bisa jalan. Kemudian melengkapi daftar periksa, jadi ada ceklis yang harus dipenuhi terkait dengan protokol kesehatan dan faskesnya," terangnya.

Tak hanya itu, konsep pembelajaran tatap muka pun diatur. Jumlah siswa yang belajar di kelas dibatasi antara 30-50 persen dari kapasitas tempat duduk.

Kemudian, memastikan agar siswa tidak berdesak-desakan pada saat di kendaraan umum dan tidak nongkrong di saat jam istirahat maupun pulang sekolah. Karena hal ini juga dapat memicu terjadinya penularan Covid-19 dari luar.

"Yang penting memastikan lingkungan sekolahnya aman. Jangan sampai begitu keluar, anak-anak nongkrong di warung, kantin, ini nggak aman. Jadi perlu pengawasan dari semua pihak," kata Bima.

Ia menjelaskan, apabila ada orangtua murid tidak menyetujui anaknya belajar tatap muka, maka bisa mengajukan sistem pembelajaran jarak jauh atau secara online.

"Kalau komite sekolah setuju tetapi ada orangtua murid keberatan, anak itu tidak wajib sekolah tatap muka. Izin orangtua itu yang utama.Prinsip kita adalah kesehatan dan keselamatan," ujarnya.

Sebelum sekolah tatap muka dibuka, lanjut Bima, tentunya seluruh tenaga pendidik harus menjalani swab test demi memastikan kondisi kesehatan mereka di sekolah.

"Nanti diatur oleh dinas untuk di swab. Jumlah guru dan pegawai ini kan jumlahnya sekitar 18 ribu orang," kata dia.