Syarief Hasan dukung KPK geledah rumah mewah Sutan Bhatoegana
Merdeka.com - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menanggapi santai soal penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor dan rumah Sutan Bhatoegana. Ia mendukung penuh langkah yang diambil penyidik dalam memproses keterlibatan salah satu kadernya.
"Itu kan bagian dari proses hukum, silakan saja, harus didukung dong," kata Syarief sembari senyum usai menghadiri sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/1).
Terkait dugaan keterlibatan Sutan dalam kasus korupsi di SKK Migas, Syarief mengaku belum ada langkah apapun yang diambil partainya. Dia memilih menunggu seluruh proses yang saat ini masih berjalan.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Bagaimana proses kasus ini? 'Pada, 17 Mei 2024 Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kantor Kejati DKI Jakarta telah menyatakan lengkap berkas perkara (P21),' kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Kenapa Gayus Tambunan menyuap hakim? Selain polisi, Gayus Tambunan juga menyuap hakim Muhtadi Asnun senilai Rp50 juta untuk memuluskan perkara penggelapan pajak dan pencucian uang senilai Rp25 miliar.
-
Bagaimana cara membentuk kata kerja bantu yang menyatakan keharusan? kata kerja bantu yang menyatakan keharusan: harus, mesti, perlu.
-
Siapa yang perlu merespons? Pada saat anak mulai menggunakan kata-kata kasar atau mengumpat, orangtua sebaiknya tidak diam saja dan harus langsung meresponsnya.
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Kita kan belum tahu nih, kita lihat saja perkembangannya. Yang penting kita dukung langkah-langkah yang dilakukan KPK. Ini kan baru proses, belum jelas kan, belum tahu," tandasnya.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah mewah Sutan yang terletak di Perumahan elite Vila Duta, Jalan Sipatahunan Nomor 26, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. KPK juga menggeledah kantor Sutan di DPR. Penggeledahan ini terkait pengembangan kasus korupsi SKK Migas yang menyeret Rudi Rubiandini. Sutan disebut pernah meminta THR dari SKK Migas. Namun dia membantahnya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba.
Baca SelengkapnyaPKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Baca Selengkapnya"Kalau ada kesulitan di situ bilang ke saya, saya turun tangan," tegas Mahfud.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca SelengkapnyaPenggeledahan diduga berkaitan dengan kasus SYL memalak bawahannya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaSahroni juga membandingkan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya yang dinilai berbeda.
Baca SelengkapnyaKPK berharap pihak-pihak tertentu tidak melakukan tindakan apa pun yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menghormati kebijakan yang dilakukan Polda dalam rangka pengusutan kasus Firli.
Baca SelengkapnyaTiga orang keluar dari dalam mobil. Saat bagasi mobil terbuka, mereka mengeluarkan sebuah barang mirip seperti mesin penghitung uang.
Baca Selengkapnyatotal sudah ada kurang lebih 52 orang sebagai saksi dimana 8 orang dari pegawai KPK, 12 orang dari pegawai Kementan, dan 32 orang saksi lain.
Baca SelengkapnyaNasDem mempertanyakan proses penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.
Baca Selengkapnya