Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tahapan Pilkada Ditunda, Komisioner dan Staf KPU Samarinda Bekerja di Rumah

Tahapan Pilkada Ditunda, Komisioner dan Staf KPU Samarinda Bekerja di Rumah Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - KPU memutuskan menunda tahapan Pilkada tahun 2020 untuk mencegah sebaran virus Corona (Covid-19). Di Samarinda, KPU Samarinda menunda 4 kegiatan jelang Pilkada Kota Samarinda.

"Jadi edaran itu bukan menunda Pilkada. Tapi ada 4 komponen persiapan dari kami sendiri yang ditunda," kata Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat dikonfirmasi, Minggu (22/3).

Keempat kegiatan KPU Samarinda yang terpaksa harus ditunda itu seperti pelantikan 59 Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual, pemutakhiran data pemilih dan verifikasi administrasi.

"Kalau verifikasi administrasi sebetulnya lagi jalan dan masuk tahap akhir. Tapi karena peraturan (edaran KPU RI), harus kita tunda. Seharusnya finishing tanggal tanggal 26 Maret dan kita serahkan ke PPK," ujar Firman.

Dijelaskan, seluruh komisioner berikut staf saat ini sudah menjalankan imbauan bekerja dari rumah. "Kami sekarang sudah berkantor di rumah saja, sampai waktu belum ditentukan. Sambil menunggu keputusan KPU lebih lanjut," tambah Firman.

Sedangkan kantor KPU dijaga oleh sekuriti. "Karena masih ada kendaraan, yang terparkir di halaman kantor," ungkapnya.

"Jadi, kalau arahan Dinas Kesehatan, kami diminta 4 hari berkantor di rumah. Hari Selasa, akan dilakukan penyemprotan (disinfektan), untuk mensterilkan kantor," demikian Firman.

Surat Keputusan KPU RI nomor 197/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020. Surat itu mengatur tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota, dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III Setuju Tunda Pemeriksaan Hukum Peserta Pilkada 2024
Komisi III Setuju Tunda Pemeriksaan Hukum Peserta Pilkada 2024

Kejagung mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda proses pemeriksaan terhadap peserta Pilkada 2024 demi menghindari black campaign.

Baca Selengkapnya
KPU Jawab Tuduhan Ada Operasi Selamatkan Parpol Tertentu Agar Lolos Parlemen
KPU Jawab Tuduhan Ada Operasi Selamatkan Parpol Tertentu Agar Lolos Parlemen

Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya

Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.

Baca Selengkapnya
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tunda Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Peserta Pemilu 2024
Kejagung Tunda Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Peserta Pemilu 2024

Hal itu tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Gelar Simulasi, Begini Tahapan Sortir Pelipatan dan Penghitungan Surat Suara Pilkada di Kampar
Gelar Simulasi, Begini Tahapan Sortir Pelipatan dan Penghitungan Surat Suara Pilkada di Kampar

Simulasi sortir pelipatan dan penghitungan surat suara Pilkada 2024 digelar di gudang KPU

Baca Selengkapnya
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

Baca Selengkapnya
KPK Hentikan Sementara Penyidikan Dugaan Korupsi Libatkan Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024
KPK Hentikan Sementara Penyidikan Dugaan Korupsi Libatkan Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024

Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.

Baca Selengkapnya
Dua Alasan Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024
Dua Alasan Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024

Proses hukum terhadap calon kepala daerah akan ditunda hingga perhelatan Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti

Sementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.

Baca Selengkapnya
KPU Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Terkait Libur Nasional Hari Pencoblosan Pilkada 2024
KPU Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Terkait Libur Nasional Hari Pencoblosan Pilkada 2024

KPU RI akan menginstruksikan seluruh KPUD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengeluarkan Surat Keputusan bahwa tanggal 27 November 2024 menjadi hari libur.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya