Tahun 2023 Bebas Covid-19

Merdeka.com - Hampir tiga tahun pandemi Covid-19 menghantam Indonesia, terhitung sejak Maret 2020. Sebanyak 6.719.815 orang sudah terjangkit virus SARS-CoV-2 itu. Tercatat 160.612 orang di antaranya meninggal dunia, 6.549.332 sudah sembuh, dan 9.871 masih menjalani perawatan maupun isolasi.

Saat ini, Covid-19 masih bertransmisi di Indonesia. Namun, laju penularannya melemah. Kondisi ini disebabkan, kemampuan varian baru Covid-19 dalam menginfeksi dan memicu fatalitas tak lagi seganas dulu.

Apalagi, hampir 100 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19. Data ini berdasarkan hasil sero survei atau survei antibodi Covid-19 yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

Pemerintah bergerak cepat merespons transmisi Covid-19 yang melandai. Presiden Joko Widodo langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan baru. Mulai dari mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), membebaskan tes Polymerase Chain Reaction (PCR), hingga menutup rumah sakit darurat Covid-19.

Rentetan kebijakan ini merupakan langkah awal keluar dari belenggu pandemi. Perlahan, Indonesia menuju endemi. Tak tertutup kemungkinan, pada tahun 2023 ini Indonesia bebas dari Covid-19. Seluruh aktivitas masyarakat kembali normal.

Berikut deretan kebijakan pemerintah menuju bebas Covid-19:

1. PPKM Dicabut

Presiden Joko Widodo resmi mencabut PPKM pada 30 Desember 2022. Ada sejumlah alasannya. Di antaranya laju penularan Covid-19 melandai.

Data 27 Desember 2022, positivity rate Covid-19 nasional mingguan hanya 3,35 persen. Standar aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, positivity rate Covid-19 maksimal 5 persen.

Selain itu, keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 atau Bed Occupation Rate (BOR) berada di angka 4,79 persen. Kemudian, kematian akibat Covid-19 tercatat hanya 2,39 persen. Sementara, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1.

“Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan dan (pencabutan PPKM) lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka,” tegas Jokowi dalam konferensi pers, Jumat (30/12).

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengungkap alasan lain pencabutan PPKM. Menurutnya, 98,5 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19. Sero survei dilakukan untuk melihat jumlah populasi penduduk di Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus Corona.

Syahril juga menyebut, dalam 10 bulan terakhir laju penularan Covid-19 melambat. Bahkan, penambahan kasus Covid-19 harian konsisten di bawah 1.000.

Meski mencabut PPKM, pemerintah mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker saat berada di tempat keramaian atau ruangan tertutup. Masyarakat juga diminta tetap mengikuti vaksinasi Covid-19. 

2. PCR, Antigen dan PeduliLindungi Tak Wajib

Pencabutan PPKM berimbas pada aturan bagi pelaku perjalanan. Sejak PPKM dicabut, tes PCR, Antigen dan penggunaan PeduliLindungi tak lagi wajib.

"Jadi peduliLindungi, PCR, Antigen apakah dihapus? Mungkin yang lebih tepat jawabannya begini, tidak akan menjadi seauatu yang diwajibkan atau disuruh pemerintah," kata Budi, Jumat (30/12).

Tes PCR dan Antigen kini hanya bersifat imbauan. Khusus kepada mereka yang merasakan ada gejala Covid-19, seperti demam, sakit tenggorokan, hingga batuk.

Sementara pada PeduliLindungi, terdapat perubahan status. Bila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19, status di PeduliLindungi tak lagi hitam seperti sebelumnya.

"Kita yang penting, kalau ada positif lapor saja. Kalau lapor (status) PeduliLindunginya enggak dihitamin. Jadi bukan berarti dia enggak boleh ke mana mana, tetapi kalau dia positif, dia tahu dia pakai masker supaya jangan nularin orang lain,” ujar Budi.

3. KPCPEN Dibubarkan

Selain mencabut PPKM, pemerintah juga membubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada akhir 2022. Hal ini diungkapkan Ketua KPCPEN sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“KPCPEN akan selesai akhir tahun (2022)," ucap Airlangga di Jakarta, Selasa (20/12).

Airlangga menjelaskan, anggaran KPCPEN belum terserap 100 persen. Data 9 Desember 2022, realisasi anggaran KPCPEN baru mencapai 72,6 persen atau Rp 330,7 triliun.

Menurut Airlangga, anggaran tersebut tidak terealisasi 100 persen karena penularan Covid-19 menurun. “Penyakitnya berkurang kan jadi enggak ditambahin,” kata Airlangga.

4. RSDC Wisma Atlet Ditutup

Pemerintah juga resmi menghentikan operasional sejumlah tower di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran pada Sabtu, 31 Desember 2022. Sejak 2020, Tower 5, 6, dan 7 RSDC digunakan untuk menampung pasien Covid-19, baik kategori ringan, sedang hingga berat.

Keputusan penutupan sejumlah tower RSDC Wisma Atlet tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan (Kasatgas) Covid-19 bernomor B-404.N/KA BNPB/PD.01.2/11/2022. Surat ditandatangani Kasatgas sekaligus Kepala BNPB Suharyanto.

"Sejalan dengan melandainya kasus Covid, ada penyesuaian jumlah fasilitas secara bertahap di tahun 2022 ini," jelas Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, Jumat (23/12).

Saat ini, hanya Tower 6 RSDC Wisma Atlet yang difungsikan untuk menampung pasien Covid-19. Tower tersebut berkapasitas 1651 tempat tidur. Menurut Wiku, tower ini untuk mengantisipasi peningkatan pasien Covid-19 di masa mendatang. (mdk/tin)