Tahun depan, tunjangan remunerasi Polri naik Rp 500 ribu

Merdeka.com - Asisten Perencanaan Polri, Irjen Pol Tito mengatakan tunjangan gaji Polri akan mengalami kenaikan mulai Januari 2015 mendatang. Angka kenaikan berkisar Rp 500 ribu untuk pegawai berpangkat bintara.

"Tahun depan remunerasi perwira Polri sama TNI naik. Bintara Rp 500 ribu, naik dikit, saya lupa datanya. Dengan adanya remunerasi disesuaikan, Polri sama seperti TNI," kata Tito di Graha Purna Wira, Jakarta, Senin (8/12).

Menurut dia, kenaikan remunerasi disesuaikan dengan penghasilan yang diterima personel TNI. Kondisi ini dilakukan mengingat jumlah bintara yang menjadi polisi jumlahnya cukup banyak.

"Disesuaikan, jadi karena ada tamtama enggak masuk grade, polisi banyak bintara, tamtama dihitung grade 2-5, Selama ini kan remunerasi perwira, sama kayak bintara TNI," ujarnya.

Lanjut dia, kenaikan tersebut mencakup belanja pegawai Rp 31 triliun dan belanja barang Rp 13 triliun serta belanja modal Rp 6 triliun.

"62 persen belanja pegawai 31 triliun, 28 persen belanja barang 13 triliun, belanja modal 6 triliun, 10 persen belanja barang naik, perlengkapan baju, minyak BBM peralatan, alat mobil motor, anggaran pemeliharaan gedung," jelasnya.

Dia menjelaskan, bahwa alutsista masuk dalam belanja modal yang mencakup baju anti peluru, alat transportasi polisi dan alat analisis.

"Alutsista itu masuknya modal, alat material khusus namanya, baju antipeluru, dalmas, motor babinkamtib, alat transportasi, komunikasi, alat analisis," ucapnya.

Dia mengatakan, pengajuan total kenaikan tersebut sebesar Rp 51,6 triliun yang disetujui pemerintah. Padahal sebelumnya pihaknya mengajukan Rp 67 triliun.

"Kami usulkan Rp 67 triliun, yang disetujui Rp 51,6 triliun. Disetujui bukan pengajuan tapi 3 tahun berturut-turut," terangnya.

Selain itu, dia menambahkan, pihaknya wajib membeli alat kelengkapan Polri di dalam negeri. Sedangkan untuk teknologi, pihaknya membeli dari luar negeri.

"Anggaran dari pinjaman dalam negeri, Rp 500 miliar dan lokal dorong produksi dalam negeri, polri wajib belanja di dalam negeri, luar negeri dipakai teknologi, 30 persen sama dalam negeri," tutupnya. (mdk/tyo)