Tahun politik, interpretasi data statistik rawan diselewengkan politisi

Merdeka.com - Di tahun politik 2019 mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga menilai data statistik bakal digunakan oleh politisi untuk bahan mengkritisi lawan politik, atau menjadi ajang menentukan visi misi memamerkan arah kebijakan berbasis data tersebut. Namun ada hal yang memprihatinkan, ketika data tersebut dibelokkan atau diinterpretasikan tidak sebagaimana mestinya.

Kepala BPS Purbalingga, Suprih Handayani mengatakan di tahun politik, data statistik akan jadi primadona. Misalnya data statistik akan digunakan oleh politisi dalam debat atau dialog calon. Dengan berbagai sudut pandang, semua calon legislatif semisal, memberikan data dan ditanggapi dengan berbagai analisis.

Namun ada hal yang menurutnya memprihatinkan. Ketika data tersebut dibelokkan atau diinterpretasikan tidak sebagaimana mestinya.

"Data salah diinterpretasikan dan hanya mempertimbangkan keuntungan bagi pihak tertentu. Hal ini sangat berbahaya, karena interpretasi itulah yang akan digunakan untuk membentuk opini untuk menentukan pilihan. Bagi pihak terpilih interpretasi tersebut akan digunakan pedoman kebijakan ketika mereka menjabat," kata Suprih dalam seminar memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2018 di Operational Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Kamis (20/9).

Terkait interpretasi tersebut, BPS Purbalingga menyelenggarakan Seminar yang bertemakan 'Interpretasi Data untuk Optimalisasi Pembangunan Kabupaten Purbalingga' dengan pemateri M Sairi Hasbullah mantan Deputi Kepala BPS RI Bidang Statistik Sosial. Seminar ini diharapkan memberi pemahaman yang benar dalam membaca statistik serta mengetahui lebih detail sumber persoalan nilai data yang muncul.

Sementara itu Plt Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan Pemkab Purbalingga sebagai pengguna data selalu mengandalkan data makro dari BPS untuk dimanfaatkan dalam arah kebijakan pembangunan. Oleh karena harapannya ke depan BPS selalu menyajikan data yang akurat, valid, reliabel, dan bisa dipercaya untuk kemaslahatan Purbalingga.

"Baseline data itu merupakan dasar dalam menentukan kebijakan. Banyak program-program pemerintah baik mulai bantuan sosial, jaminan sosial Rastra, RTLH dan sebagainya itu penyalurannya didasari data. Data juga menjadi elemen penting untuk evaluasi kinerja pemerintah, sehingga segala bentuk pencapaian bisa terukur," katanya.

Berbicara data kemiskinan saat ini Pemkab Purbalingga menggunakan 2 jenis data, yakni data makro dari BPS. Sedangkan data mikro dari hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K-Kemensos), yang isinya lebih detail by name by address.

"Untuk data makro kemiskinan, Purbalingga dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Dari angka 19,7% tahun 2015 turun menjadi 18,8% di tahun 2017. Artinya ada berbagai program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan cukup tepat sasaran. Meskipun belum signifikan. Ini PR pemerintah tidak tidak hanya berperan untuk penurunan kemiskinan tapi lebih dalam tingkat keparahan kemiskinan juga bisa diturunkan," katanya.

Menurutnya problem pendataan kemiskinan saat ini, khususnya data mikro adalah data yang sudah tersaji tidak diperbarui. Selain itu petugas pendataan mikro dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memiliki personil terbatas dan tidak memiliki keahlian khusus dalam hal pendataan statistik.