Follow
Tak berbadan hukum pers, alasan Kemenkominfo blokir 19 media Islam
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku mempunyai kendala dalam mengindentifikasi situs media Islam. Menurut staf ahli bidang komunikasi dan media massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, situs media islam bahkan media lain yang berada di Indonesia menggunakan domain dotcom.
"Hampir semua domain dotcom bukan domain di Indonesia co.id," kata Henri di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (31/3).
Selain itu, Henri mengatakan bahwa 19 situs media islam yang diblokir tak mempunyai badan hukum pers. Sehingga pihaknya kesulitan mencari alamat redaksi media islam itu.
-
Siapa yang terancam diblokir Kominfo? Dari enam Online Travel Agent (OTA) yang terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kabar terbarunya sudah ada tiga penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing yang telah mendaftar.
-
Kenapa TEMU diblokir Kominfo? Dengan langkah pemblokiran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aplikasi yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dan turut menjaga UMKM demi kemajuan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa situs itu dirahasiakan? Ketika para ahli menemukan situs seni cadas di Kazakhstan, mereka terkadang lebih memilih untuk merahasiakan lokasinya hingga bisa dicatat dan dipublikasikan dengan baik, kata Novozhenov, dengan mencatat perusakan situs seni cadas semacam itu oleh perusak atau orang lain terkadang menjadi masalah.
-
Bagaimana Kominfo mengecek kunci? 'Kami juga mendapatkan (kunci enkripsi-red). Tapi ini sedang dikerjakan. Dan kita sudah coba di spesimen kita, memang berhasil dibuka. Tapi kita belum tahu karena kan di kunci banyak. Jadi, itu masih lagi dikerjakan,' ungkap pria yang akrab disapa Semmy saat konferensi pers di Kominfo, Jakarta, Kamis (4/7).
-
Bagaimana cara Komdigi mencegah situs Pemda diretas? Dari sisi pencegahan, Budi mengungkapkan Kemkomdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan penyisiran dan memperkuat website-website pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat agar tidak diretas dan diubah untuk mempromosikan judi online.
-
Kenapa warga negara tertentu tidak dapat akses internet? Laporan yang bertajuk Digital 2024 Global Overview Report itu salah satunya memotret kondisi negara-negara yang masih warganya belum terkoneksi internet. Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet. Lalu, rakyat negara mana saja yang masih belum terkoneksi internet? Apakah Indonesia termasuk?
"Situs-situs yang tidak masuk dalam kriteria undang-undang pers. Kalau BNPT kan lihat dari konten, sementara Kominfo dilihat dari sisi masukan dari institusi terkait," ujarnya.
Kendati demikian, dia mengharapkan seluruh situs media online di Indonesia menggunakan domain dotcom, agar pihaknya dapat mengindentifikasi.
"Sementara kalau dotcom itu tidak bisa kecuali ada badan hukumnya jelas. Misalnya detik.com, kompas.com. Ini juga memudahkan kita kalau ada masalah bisa kita komunikasikan," tukasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polisi terus mendalami kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital.
Baca Selengkapnya
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyoroti medsos X milik Elon Musk. Ada apa?
Baca Selengkapnya
Polisi belum menjelaskan bagaimana AK akhirnya bisa lolos pegawai Komdigi hingga diberi keleluasaan mengatur buka blokir judi online.
Baca Selengkapnya
Pelaku AK sebelumnya sempat dinyatakan tidak lolos dalam tes calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif Komdigi.
Baca Selengkapnya
Budi mengatakan, sudah banyak bukti jika Telegram kerap mengizinkan konten judi online dalam aplikasinya.
Baca Selengkapnya
PKS tidak dalam posisi menolak wacana hak angket. Tetapi, untuk mendukung hak angket perlu sesuai dengan aturan yang ada.
Baca Selengkapnya
CEO KBA News, Ramadhan Pohan menyatakan nama medianya telah dicatut untuk menyebarkan informasi tersebut
Baca Selengkapnya
Berikut jawaban Kominfo terkait tudingan memblokir Google Doc
Baca Selengkapnya
Gugatan perdata lima eks staf khusus Gubernur Sulawesi Selatan terhadap dua media dan jurnalis di Makassar sebesar Rp700 miliar ditolak hakim PN Makassar.
Baca Selengkapnya
AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.
Baca SelengkapnyaAbraham menyebut bahwa menkominfo sebelumnya, Budie Arie selama menjabat tidak memblokir situs judi online
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara usai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan komisioner
Baca Selengkapnya