Tak bisa Bahasa Indonesia, TKA di Jateng bakal kehilangan izin kerja

Merdeka.com - Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak menguasai Bahasa Indonesia tidak akan diperpanjang masa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kepala (Disnakertrans) Jateng, Wika Bintang menjelaskan, upaya ini dilakukan untuk mengontrol dan memastikan TKA tersebut, telah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai pekerja asing secara administrasi.

"Aturan itu, setiap TKA diwajibkan melampirkan sertifikat Bahasa Indonesia saat mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru maupun perpanjangan. Jika gagal, maka IMTA tak akan diperpanjang di tahun berikutnya," kata Wika, Jumat (4/5).

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bagi TKA di Jateng, menurut Wika, telah disosialisasikan dan diterapkan sejak 2016. Langkah ini juga sebagai upaya mengontrol jumlah TKA yang terus bertambah seiring meningkatnya nilai investasi di Jateng.

Sementara untuk pengawasan TKA, Disnakertrans Jateng telah membentuk Satgas Pengawasan Orang Asing yang bekerja sama dengan Polda dan Kantor Imigrasi. "Jika ada yang melanggar aturan, ya dideportasi. Tapi yang melakukan adalah Imigrasi," imbuhnya.

Berdasarkan data dari Disnakertrans Jateng, jumlah TKA yang bekerja di Jawa Tengah pada tahun 2017 mencapai 2.119 orang. Angka itu meningkat jika dibanding tahun 2016 lalu yang sebanyak 1.986 orang.

Jumlah negara asal TKA 2017 juga meningkat di banding tahun sebelumnya, dari 50 menjadi 53 negara. Jumlah terbanyak dari China 381 orang, Korea Selatan 207 orang, Jepang 105 orang, Taiwan 93 orang, dan India 87 orang. Mereka tersebar di 33 kabupaten/kota se-Jateng.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto menegaskan setiap TKA wajib menguasai Bahasa Indonesia. Jika benar-benar diterapkan dan diuji kemampuannya, maka syarat ini menjadi penyaring atau filter efektif masuknya TKA ke Tanah Air.

"Kemampuan berbahasa Indonesia harus diwajibkan karena mempermudah transfer teknologi pada tenaga kerja asli Indonesia," ungkapnya.