Tak Cuma di Polda Metro, Ahmad Basarah Juga Dilaporkan ke Bareskrim

Merdeka.com - Tak cuma di Polda Metro Jaya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah juga dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin (3/12). Dia dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghinaan dan penyebaran berita bohong (hoaks), terkait ucapan yang menyatakan bahwa Presiden kedua RI Soeharto adalah guru korupsi di Indonesia.

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anhar mengatakan, pernyataan Basarah tersebut sangatlah merugikan. Karena Soeharto merupakan tokoh dan guru bangsa sekaligus bapak pembangunan Indonesia.

"Kami melaporkan Ahmad Basarah atas ucapan beliau yang menyatakan bahwa Soeharto sebagai guru korupsi," kata Anhar di Kantor Bareskrim Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (3/12) malam.

Dia pun juga mempertanyakan dasar pernyataan yang diucapkan oleh Basarah tersebut. Anhar menilai, pernyataan Basarah itu keji karena tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Pelapor Ahmad Basarah di Mabes Polri ©2018 Merdeka.com/Nur Habibie

Dia pun menilai, semestinya Basarah harus menjadi seorang panutan. Terlebih Basarah saat ini menjabat sebagai salah satu pemimpin di MPR.

"Tidak pantas dia berucap demikian, menurut kami itu sangat tidak masuk akal," ujarnya.

Anhar pun meminta Basarah tidak mengaitkan sosok Soeharto dalam konteks politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Selain tidak pantas, menurutnya, hal tersebut sangat menyakitkan hari para pengagum sosok Soeharto seperti dirinya.

"Menurut kami sangat tidak elok, sangat tidak pantas dan itu menyakitkan bagi kami," ucapnya.

Laporan Anhar ini diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim dengan nomor laporan LP/B/1571/XII/2018/BARESKRIM tertanggal 3 Desember 2018.

Dalam laporan ini, Basarah diduga melakukan tindak pidana penghinaan, penyebaran berita bohong (hoaks) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 156 KUHP.

Sebelumnya, Sebelumnya, Politikus PDIP Ahmad Basarah menanggapi ucapan Prabowo yang menyebut Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Dia berpandangan, sudah seperti kanker stadium empat. Basarah, mengingatkan, program pemberantasan korupsi dimulai dari lahirnya Ketetapan (TAP) MPR No 11 tahun 1998.

"TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu adalah untuk melakukan penegakan hukum terhadap terduga pidana korupsi oleh mantan Presiden Soeharto. Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto. Dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," ucap Basarah di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (28/11).

Menurut dia, masalah korupsi itu adalah pekerjaan rumah bersama. "Sampai sekarang kita harus mencuci piring dari tradisi yang dilakukan pada zaman yang lalu. Sumbernya itu sudah terjadi sejak periode kekuasaan, dimana pada waktu itu Pak Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan orde baru pada waktu itu," ungkap Basarah.