Tak cuma KMP, PDIP juga kritik helikopter buat Jokowi

Merdeka.com - TNI AU mengalokasikan sejumlah dana untuk membeli sejumlah helikopter baru guna menunjang kegiatan kepresidenan. Namun, helikopter jenis AgustaWestland AW-101 buatan joint venture antara Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia yang direncanakan untuk blusukan Presiden Joko Widodo ke daerah terpencil tersebut, mulai banyak menuai kritik.

Kritik datang mulai dari oposisi Koalisi Merah Putih (KMP), anggota DPR sampai partai pendukung utama Jokowi, PDI Perjuangan. Salah satunya dilontarkan oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin.

Dia protes atas rencana pembelian helikopter mewah khusus untuk Presiden Jokowi lantaran harganya terlalu mahal yaitu sekitar USD 55 juta. Menurutnya lebih baik jika masih menggunakan heli jenis SuperPuma yang sudah dipakai oleh presiden selama 13 tahun.

"Cukup mahal dibandingkan dengan jenis Super Puma produk PT DI kebangsaan anak bangsa yang harganya hanya USD 35 juta. Bila Super Puma mau dilengkapi seperti AW-101 Agusta sesungguhnya tinggal menambah saja seperti FLIR (forward looking infra red), chaff and flare dispatcher (proteksi/anti peluru kendali), infra red jammer dan laser warning. Semua alat ini seluruhnya diperkirakan seharga USD 5 juta. Sehingga harga satu unit SuperPuma maksimal sekitar USD 40 juta," kata Hasanudin dalam keterangan tertulisnya, Senin,(23/11).

Hasanuddin juga menuturkan bahwa membeli produk dalam negeri, maka negara untung sebesar 30% dari harga dasar, setidaknya dalam bentuk material dari dalam negeri. Diperkirakan pula mampu mempekerjakan minimal 700 orang selama setahun.

Lalu menurut Hasanudin pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak berwenang terkait pengadaan helikopter baru AgustaWestland AW-101 yang akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan juga tamu very-very important person (VVIP).

Pemanggilan tersebut akan dijadikan wadah bagi Komisi I DPR untuk mempertanyakan kenapa tidak memaksimalkan produk dalam negeri karya PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Di samping merugikan negara dalam hal ini PT DI yang sudah berinvestasi banyak juga telah melanggar UU no 16/2012 pasal 43 ayat 1: bahwa pengguna wajib menggunakan alat peralatan pertahanan produksi dalam negeri," kata Hasanuddin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/11).

Politikus PDIP itu menyatakan pihaknya juga akan meminta Presiden Jokowi memberikan keterangan resminya perihal pengadaan helikopter ini. Sebab, belum diketahui secara pasti apakah pembelian helikopter tersebut apakah sudah atas seizin mantan Gubernur DKI Jakarta itu atau belum.

"DPR juga akan menanyakan, apakah pemilihan AW 101 itu sudah seizin ketua KKIP yang dalam hal ini dijabat oleh Presiden? Perlu penjelasan terbuka agar rakyat tidak bingung," ujarnya.

Tak hanya Hasanuddin yang melarang Jokowi membeli heli AgustaWestland AW-101, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengkritik Presiden sebaiknya menggunakan heli Super Puma saja.

"Sesungguhnya TNI AU itu sudah ada 2 pesawat heli kepresidenan, kondisinya masih bagus, walau sudah lebih 10 tahun. Tapi heli VVIP ini kan frekuensi penggunaannya tidak sering, sehingga lifetime-nya masih panjang," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang selalu mengendarai heli Super Puma menyatakan bahwa helikopter yang selalu ia gunakan bersama Jokowi masih layak digunakan.

"Namun yang kita bisa pakai itu helikopter SuperPuma yang kita beli pada zaman Gusdur, berarti itu baru 15 tahun dan masih sangat layak, itu saja. Saya tidak tahu pembelian yang baru," imbuh JK.

JK menegaskan, helikopter SuperPuma yang biasa digunakannya itu masih tergolong baru, yakni baru sekitar 15 tahun digunakan sehingga kondisinya dinilai masih layak pakai.

"Tapi helikopter yang biasa saya pakai dan Pak Jokowi yang pakai itu SuperPuma yang sangat bagus ukurannya sangat bagus dan itu baru," tegas JK.

Diketahui, heli mewah jenis AgustaWestland AW101 tersebut diklaim sebagai kendaraan udara jenis terbaru di dunia.Pembelian helikopter tersebut dilakukan untuk menggantikan peran SuperPuma yang biasa dipakai presiden dan wakil presiden saat berkunjung ke daerah. Pemilihan heli sebagai alat transportasi udara dilakukan karena bisa menjangkau daerah sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

Helikopter menawarkan berbagai kenyamanan kepada penumpangnya, terutama tamu VVIP. Mulai dari sofa, ruangan yang lebih luas, dan mampu memuat lebih banyak penumpang.

"Helikopter ini di atasnya SuperPuma, punya daya angkut lebih besar dan endurance lebih baik," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/11).

Sementara itu, Sekretaris Militer Kepresidenan (Sesmilpres) Marsekal Madya Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah tak terlibat sama sekali dalam pembelian helikopter mewah tersebut. Pengadaan itu sepenuhnya inisiatif Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

"Pengadaannya dilakukan TNI AU. Sedangkan kami hanya pengguna saja," ungkap Hadi.

Tak hanya Jokowi saja yang menuai kritik soal beli membeli heli, pada saat pemerintahan SBY membeli pesawat kepresidenan kritikan keras terus berdatangan. Pesawat mewah itu berjenis Boeing Business Jet 2, memang diperuntukkan untuk VVIP baik dari segi kenyamanan maupun keselamatan.

Pesawat dipesan ke pabrikan Boeing di Seattle, Amerika Serikat tahun 2012 lalu. Harganya USD 91,2 juta, dengan kurs saat itu nilainya Rp 820 miliar.

Kritik berdatangan. Alasannya, kebutuhan presiden saat itu tidak mengharuskan memiliki pesawat kepresidenan.

"Intensitas kepergian presiden mengacu periode saat ini kan terbatas dibandingkan overhead cost yang harus ditanggung," ujar Sekretaris FPAN Teguh Juwarno, usai diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2) 2012 silam.

Selain itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat menyomasi Presiden RI terkait pembelian Pesawat kepresidenan. Pembelian pesawat jenis Boeing 737-800 Business Jet 2 seharga sekitar USD 91 juta itu dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum.

Masih banyak lagi kritikan-kritikan lain. Nyatanya pesawat tersebut jadi dibeli dan hanya dinikmati oleh SBY beberapa bulan saja karena tak lama habis masa jabatannya. Justru Jokowi yang lebih banyak menikmati pesawat kepresidenan tersebut.