Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak dapat dana, Pemkot Bekasi pangkas anggaran perjalanan dinas

Tak dapat dana, Pemkot Bekasi pangkas anggaran perjalanan dinas Ilustrasi Uang. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tahun ini tak mendapatkan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp 178 miliar. Karena itu, pemerintah setempat memangkas biaya perjalanan dinas bagi sejumlah SKPD.

Kepala BPKAD Kota Bekasi, Widodo, mengatakan pemerintah juga harus melakukan efisiensi anggaran karena DAU dari Kementerian Keuangan tertunda. Salah satu caranya adalah mengevaluasi anggaran perjalanan dinas 43 SKPD.

"Anggaran perjalanan dinas setiap SKPD bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah," kata Widodo, Kamis (25/8).

Widodo mengatakan, anggaran perjalanan dinas paling kecil berada di Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp 49 juta. Sedangkan paling besar berada di Dinas Kesehatan mencapai Rp 279 juta. Pihaknya meminta agar SKPD memprioritaskan perjalanan dinas yang paling penting.

Dia mengatakan, penundaan turunnya DAU berdampak pada formulasi APBD di wilayah itu. Karena itu, pemerintah mengantisipasi dengan menaikkan pendapatan asli daerah dari semua sektor untuk menutup DAU tersebut.

"Kalau untuk gaji pegawai aman, karena sudah ada pos anggarannya dari sektor lain," kata dia.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, Ustuhri, mengatakan akibat tertundanya DAU tersebut, pemerintah harus efisiensi hingga Rp 44 miliar per bulan mulai September 2016. Meski begitu, kata dia, pemerintah tak perlu khawatir.

"Ini hanya penundaan, pembayaran mungkin dilakukan pada tahun depan," ujarnya. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perjalanan Dinas Kementerian Dipangkas, Negara Bakal Hemat Rp3,6 Triliun
Perjalanan Dinas Kementerian Dipangkas, Negara Bakal Hemat Rp3,6 Triliun

Pemangkasan perjalanan dinas merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Para Menteri Puasa Dinas Luar Negeri Lima Tahun: Uangnya Buat Kasih Makan Anak Sekolah
Prabowo Minta Para Menteri Puasa Dinas Luar Negeri Lima Tahun: Uangnya Buat Kasih Makan Anak Sekolah

Prabowo yakin kebijakan ini bakal menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Sebut Defisit Anggaran Sulsel Masih Bisa Diatasi: Kurangi Belanja Tidak Penting
Kemenkeu Sebut Defisit Anggaran Sulsel Masih Bisa Diatasi: Kurangi Belanja Tidak Penting

Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.

Baca Selengkapnya
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara

Ketua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.

Baca Selengkapnya
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan

KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun

Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Cecar KPU Gunakan Mobil Maung: Uang Rakyat Jangan Dipakai Hal Tidak Penting
Anggota Komisi II Cecar KPU Gunakan Mobil Maung: Uang Rakyat Jangan Dipakai Hal Tidak Penting

Rezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.

Baca Selengkapnya