Tak dapat dana, Pemkot Bekasi pangkas anggaran perjalanan dinas
Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tahun ini tak mendapatkan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp 178 miliar. Karena itu, pemerintah setempat memangkas biaya perjalanan dinas bagi sejumlah SKPD.
Kepala BPKAD Kota Bekasi, Widodo, mengatakan pemerintah juga harus melakukan efisiensi anggaran karena DAU dari Kementerian Keuangan tertunda. Salah satu caranya adalah mengevaluasi anggaran perjalanan dinas 43 SKPD.
"Anggaran perjalanan dinas setiap SKPD bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah," kata Widodo, Kamis (25/8).
-
Bagaimana cara menghemat pengeluaran? Mengurangi biaya belanja bukan berarti mengurangi manfaat dari barang itu sendiri. Sebaliknya, dengan membeli barang dengan harga lebih tinggi, cenderung hemat. Sebab, produk dengan harga cukup tinggi memiliki usia pakai lebih panjang dibandingkan produk dengan harga murah. Akhirnya, Anda tidak perlu membeli produk yang serupa di setiap satu atau dua bulan sekali.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Kenapa harus hemat di akhir bulan? Memasuki pertengahan bulan bagi sebagian orang sudah memasuki tanggal tua, yang artinya harus menghemat biaya. Tak terkecuali biaya makan yang terkadang harus beli makan di luar.
-
Apa itu budgeting? Budgeting adalah proses merencanakan keuangan dengan bijaksana.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
Widodo mengatakan, anggaran perjalanan dinas paling kecil berada di Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp 49 juta. Sedangkan paling besar berada di Dinas Kesehatan mencapai Rp 279 juta. Pihaknya meminta agar SKPD memprioritaskan perjalanan dinas yang paling penting.
Dia mengatakan, penundaan turunnya DAU berdampak pada formulasi APBD di wilayah itu. Karena itu, pemerintah mengantisipasi dengan menaikkan pendapatan asli daerah dari semua sektor untuk menutup DAU tersebut.
"Kalau untuk gaji pegawai aman, karena sudah ada pos anggarannya dari sektor lain," kata dia.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, Ustuhri, mengatakan akibat tertundanya DAU tersebut, pemerintah harus efisiensi hingga Rp 44 miliar per bulan mulai September 2016. Meski begitu, kata dia, pemerintah tak perlu khawatir.
"Ini hanya penundaan, pembayaran mungkin dilakukan pada tahun depan," ujarnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemangkasan perjalanan dinas merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaPrabowo yakin kebijakan ini bakal menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.
Baca SelengkapnyaKPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaRezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.
Baca Selengkapnya