Follow
Tak diajak pembahasan, Fraksi PDIP tetap setuju gedung baru DPR
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengaku fraksi PDIP tidak diajak bicara oleh pimpinan DPR soal gagasan pembangunan gedung baru DPR. Namun, meski tak diajak bicara, pihaknya mendukung agar DPR memiliki gedung batu.
"Saya pimpinan fraksi merasa belum diajak bicara. Itu ide baik baik saja, karena menciptakan sesuatu yang monumental. Zaman Novanto apa, Marzuki apa, mereka juga kan pingin dikenang, nanti anak cucunya bangga," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/4).
Bambang mengaku tak mengetahui berapa dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung baru tersebut. Oleh karena itu, dia berharap agar masyarakat mampu mengawasi proyek yang disebut Ketua DPR Setya Novanto telah disetujui Presiden Joko Widodo itu.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
-
Apa yang terlihat unik dari gedung di Jakarta masa depan? Salah satu hal yang paling mencolok adalah gedung-gedung tinggi di Jakarta berubah menjadi gaya yang lebih futuristik. Gedung-gedung pencakar langit yang memiliki kesan modern ini mengisi sepanjang jalan Sarinah.
-
Apa bangunan termahal yang terbengkalai? Mendominasi cakrawala Pyongyang seperti menara raksasa yang suram, Hotel Ryugyong adalah bukti ambisi besar Korea Utara di era 1980-an.
-
Dimana Gedung Menggantung direncanakan? Analemma Tower akan menjadi bangunan tertinggi di dunia yang pernah ada.
-
Bagaimana Pramono-Rano berencana meningkatkan pendapatan Jakarta? Pramono mengatakan, Jakarta tidak boleh lagi bergantung dari retribusi Jakarta harus punya sumber pendapatan baru. 'Saya akan buat Jakarta Funding. Saya yakin APBD Jakarta cukup dana akan saya buat lebih sehat dan transparan,' kata Pramono.
-
Bagaimana Gedung BAT Cirebon dibangun? Bentuk bangunan di sekitarnya, termasuk pabrik rokok tersebut tak banyak berubah. Desainnya berlantai tiga, memanjang dengan fasad dan pintunya yang menjulang tinggi. Tiang-tiang di sekitar gedung juga memiliki nilai arsitektur tinggi, sehingga apik dijadikan latar foto.
"Cuma banyak yang enggak percaya DPR bangunnya berapa, kontraktor siapa, mari kita awasi bareng-bareng. Ini cara pandang pimpinan bisa beda dalam lihat momentum," katanya.
Anggota Komisi VII DPR ini memperkirakan biaya pembangunan gedung tak akan sampai menelan biaya hingga triliunan rupiah.
"Saya kira enggak sampe triliunan, kecil dibanding dengan bangun mana," tukasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan pertemuan Megawati dengan Prabowo masih menunggu momen yang tepat.
Baca Selengkapnya
Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.
Baca Selengkapnya
Ada 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.
Baca Selengkapnya
Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya