Follow
Tak diajak pembahasan, Fraksi PDIP tetap setuju gedung baru DPR
Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengaku fraksi PDIP tidak diajak bicara oleh pimpinan DPR soal gagasan pembangunan gedung baru DPR. Namun, meski tak diajak bicara, pihaknya mendukung agar DPR memiliki gedung batu.
"Saya pimpinan fraksi merasa belum diajak bicara. Itu ide baik baik saja, karena menciptakan sesuatu yang monumental. Zaman Novanto apa, Marzuki apa, mereka juga kan pingin dikenang, nanti anak cucunya bangga," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/4).
Bambang mengaku tak mengetahui berapa dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung baru tersebut. Oleh karena itu, dia berharap agar masyarakat mampu mengawasi proyek yang disebut Ketua DPR Setya Novanto telah disetujui Presiden Joko Widodo itu.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Apa bangunan termahal yang terbengkalai? Mendominasi cakrawala Pyongyang seperti menara raksasa yang suram, Hotel Ryugyong adalah bukti ambisi besar Korea Utara di era 1980-an.
-
Dimana Gedung Menggantung direncanakan? Analemma Tower akan menjadi bangunan tertinggi di dunia yang pernah ada.
-
Kenapa Natalius Pigai minta anggaran Rp20 triliun? Pigai mengusulkan peningkatan anggaran Kementerian HAM dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Ia beralasan bahwa dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan pusat-pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia, termasuk rencana pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional.
"Cuma banyak yang enggak percaya DPR bangunnya berapa, kontraktor siapa, mari kita awasi bareng-bareng. Ini cara pandang pimpinan bisa beda dalam lihat momentum," katanya.
Anggota Komisi VII DPR ini memperkirakan biaya pembangunan gedung tak akan sampai menelan biaya hingga triliunan rupiah.
"Saya kira enggak sampe triliunan, kecil dibanding dengan bangun mana," tukasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan pertemuan Megawati dengan Prabowo masih menunggu momen yang tepat.
Baca Selengkapnya
Alasan tidak membahas hak angket, lantaran PPP masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.
Baca Selengkapnya
Ada 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.
Baca Selengkapnya
Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya