Tak ingin sandera DPR, PAN evaluasi posisi Taufik dari jabatan pimpinan dewan

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya akan segera mengevaluasi posisi Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan dari posisi Wakil Ketua DPR. Rencana itu dilakukan menyusul penetapan Taufik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dalam APBN Tahun 2016.

"Saya sudah komunikasi dengan ketum dan sekjen, posisi Mas Taufik tak hanya kader PAN tetapi simbol DPR. Kita tak mau juga DPR ini tidak kita jaga. Oleh karena itu, pesan Bang Zul dan Sekjen, posisi Mas Taufik akan kita evaluasi di pimpinan DPR," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).

Yandri menjelaskan, PAN tidak ingin menyandera DPR dengan tetap membiarkan Taufik menjabat sebagai pimpinan. Karena itu PAN akan segera mencari pengganti Taufik.

"Karena sekali lagi Mas Taufik bukan hanya kader PAN tetapi dia simbol DPR, kami tak mau kasus Mas Taufik ini ikut menyandera DPR. Dan kita juga ingin supaya Mas Taufik bisa konsentrasi, fokus pada persoalan yang membelitnya," ungkapnya.

Anggota Komisi II DPR ini masih enggan berbicara banyak kapan pastinya Taufik akan diganti. Kata dia, itu masih harus dirapatkan oleh pengurus DPP PAN.

"Saya belum bisa jawab. DPP tentu perlu rapat resmi dulu siapa yang akan gantikan Mas Taufik atau kapan digantikan," ujarnya.

"Tetapi tadi malam, Ketum dan Sekjen, akan dievaluasi, karena sekali lagi dia tak hanya kader PAN tetapi juga simbol DPR, kami tak mau DPR tersandera atau ikut terseret-seret gara-gara kasus Mas Taufik sebagai tersangka," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik menerima gratifikasi yang diberikan Rp 3,6 miliar atas pengurusan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen pada APBN 2016.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, DAK ini tepatnya Rp 100 miliar. Taufik Kurniawan memutuskan menerima lima persen dari pengunci proyek tersebut.

"Diduga TK Menerima Rp 3,6 miliar," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta , Selasa (30/10).

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.