Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak ingin tergesa-gesa, Jokowi minta laporan soal Blok Masela

Tak ingin tergesa-gesa, Jokowi minta laporan soal Blok Masela Jokowi resmikan Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas di Kantor Istana Kepresidenan dengan agenda membahas Blok Masela. Presiden ingin mendapatkan laporan soal Blok Masela sebelum dirinya mengambil keputusan.

"Karena ini sebuah pengembangan proyek yang sangat besar. Sebab itu jangan tergesa-gesa, tetapi keputusannya harus benar. Karena ini menyangkut sebuah waktu yang sangat panjang," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Selasa (29/12).

Jokowi mengingatkan, harus disadari bila kekayaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas bumi dan sumber daya alam lainnya pada suatu saat akan habis.

Orang lain juga bertanya?

"Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini agar diberikan kalkulasi, diberikan paparan detail sehingga pada saat memutuskan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar," jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi minta agar proyek besar ini memberikan manfaat kepada ekonomi langsung. Kemudian juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai bagi perekonomian nasional.

"Hari ini saya akan berbicara masalah Blok Masela. Saya kira sudah beberapa kali saya menekankan bahwa kita harus betul-betul memperhatikan amanat konstitusi kita yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," jelas Jokowi.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan lebih memilih pengelolaan Blok Masela, Maluku menggunakan skema pipa gas melalui darat. Hal ini senada dengan keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam pengembangan blok tersebut.

"Saya sudah menyampaikannya kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff yang berkeinginan pengelolaannya di darat," kata Luhut, Jakarta, Kamis (26/11).

Dia menilai, pengelolaan Blok Masela di darat akan menguntungkan Indonesia. Lantaran, sumber daya alam tak dinikmati orang asing.

Selain itu, pengelolaan melalui skema darat akan mudah dikontrol. Sedangkan, kata Luhut, apabila pengembangannya di laut bakal kesulitan untuk dikontrol sehingga bisa saja orang luar berkesempatan untuk menikmatinya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding
Jokowi di Musrenbangnas 2024: Jangan Sampai Anggaran Dipakai untuk Rapat dan Studi Banding

okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.

Baca Selengkapnya
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Jokowi: Misi Nasionalisasi Aset Negara
10 Tahun Jokowi: Misi Nasionalisasi Aset Negara

Satu per satu, pemerintah mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, dimulai dari Blok Mahakam.

Baca Selengkapnya
Resmikan BTS 4G dan Satelit Satria-1, Jokowi: RI Punya Banyak Pulau, Butuh Konektivitas
Resmikan BTS 4G dan Satelit Satria-1, Jokowi: RI Punya Banyak Pulau, Butuh Konektivitas

Jokowi mengatakan, Indonesia tak seperti negara lain yang hanya satu daratan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Gapensi Tidak Asal Bangun Infrastruktur, Tapi Harus Ada Manfaat Jangka Panjang
Jokowi Minta Gapensi Tidak Asal Bangun Infrastruktur, Tapi Harus Ada Manfaat Jangka Panjang

Jokowi menyebut, sejak awal pemerintahannya, ia memang berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi ke Presiden Selanjutnya: Jangan Hentikan Hilirisasi, Rugi Besar Kita
Pesan Jokowi ke Presiden Selanjutnya: Jangan Hentikan Hilirisasi, Rugi Besar Kita

Dia meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa, WTO, hingga IMF.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Kita Butuh Investasi Rp1.650 Triliun di 2024
Presiden Jokowi: Kita Butuh Investasi Rp1.650 Triliun di 2024

Jokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal

Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.

Baca Selengkapnya
Jokowi Panggil Rosan Roeslani, Beri Arahan Target Investasi hingga Investor Asing untuk IKN
Jokowi Panggil Rosan Roeslani, Beri Arahan Target Investasi hingga Investor Asing untuk IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan arahan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani setelah dilantik pada hari Senin (19/8) kemarin.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan
Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan

Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Negara Maju Tak Ragukan Komitmen Indonesia Kejar Emisi Nol di 2060
Jokowi Minta Negara Maju Tak Ragukan Komitmen Indonesia Kejar Emisi Nol di 2060

Komitmen ini, lanjut Jokowi, diwujudkan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya