Tak mau dianggap memuji, Bachtiar Nasir sebut Presiden simbol negara
Merdeka.com - Tujuh orang perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Minggu (25/6). Dalam pertemuan tersebut pemerintah tidak mendiskriminasi umat Islam dan juga Ulama.
"Kami sangat memahami bahwa pihak rezim itu tidak merasa melakukan diskriminasi muslim dan non muslim. Itu kenyataannya di perasaan sana. Di Presiden dan tentu rezim, kami menyadari bahwa Bapak Presiden dan rezim tidak merasa ada kriminalisasi ulama, tidak merasa adanya upaya-upaya menyematkan Islam dengan berbagai sematan intoleransi, anti-Pancasila, anti kebhinekaan," kata Ketua GNPF Bachtiar Nasir di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
Setelah pertemuan, Bachtiar mengaku tidak memuji-muji pemerintahan Jokowi. Namun dia menegaskan perlunya menghargai Presiden sebagai simbol negara.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
"Pak Presiden adalah simbol negara. Patriotisme kami harus menghargai simbol negara ini siapa presiden.Kalau kita sendiri tidak menghargai simbol negara kita ya berarti kita sudah melecehkan kebangsaan kita sendiri. Di konten itu jadi nih lepas dari puja-puji yang kesannya Bachtiar Nasir memuji-muji (Jokowi). Kita objektif," ujarnya.
Menurutnya, tak selamanya Presiden selalu salah jika dilihat dan dinilai secara objektif. Namun, kata dia, yang terjadi di tengah masyarakat justru sebaliknya. Itu yang dirasakan saat muncul penilaian dari pemerintah terkait adanya kelompok-kelompok yang anti-Pancasila.
"Masa iya sih Presiden salah semua. Masih ada benarnya juga dong. Setelah kami sampaikan bahwa faktanya yang kami rasakan di masyarakat ini terasa, terutama adanya sematan terhadap umat Islam yang anti-Pancasila, yang intoleran, yang radikal, anti-NKRI. Kok jadi begini. Kami yang tersudutkan," ucapnya.
Bachtiar berharap bahwa Jokowi bisa mendengarkan semua yang disampaikan GNPF. Termasuk penegak hukum yang menurutnya masih tebang pilih. Sebab, jika ada kelompok muslim yang melakukan pelanggaran hukum, langsung ditindak dengan cepat.
"Kami datang untuk menyampaikan bahwa itu ada. Disampaikan dan mudah-mudahan Presiden mendengar itu," katanya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi blak-blakan ada politikus yang memanfaatkan namanya dan mengklaim mendapat restu.
Baca SelengkapnyaSejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaHabiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaGus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.
Baca Selengkapnya