Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak mau dianggap memuji, Bachtiar Nasir sebut Presiden simbol negara

Tak mau dianggap memuji, Bachtiar Nasir sebut Presiden simbol negara Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir di Polda Metro Jaya. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Tujuh orang perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Minggu (25/6). Dalam pertemuan tersebut pemerintah tidak mendiskriminasi umat Islam dan juga Ulama.

"Kami sangat memahami bahwa pihak rezim itu tidak merasa melakukan diskriminasi muslim dan non muslim. Itu kenyataannya di perasaan sana. Di Presiden dan tentu rezim, kami menyadari bahwa Bapak Presiden dan rezim tidak merasa ada kriminalisasi ulama, tidak merasa adanya upaya-upaya menyematkan Islam dengan berbagai sematan intoleransi, anti-Pancasila, anti kebhinekaan," kata Ketua GNPF Bachtiar Nasir di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).

Setelah pertemuan, Bachtiar mengaku tidak memuji-muji pemerintahan Jokowi. Namun dia menegaskan perlunya menghargai Presiden sebagai simbol negara.

"Pak Presiden adalah simbol negara. Patriotisme kami harus menghargai simbol negara ini siapa presiden.Kalau kita sendiri tidak menghargai simbol negara kita ya berarti kita sudah melecehkan kebangsaan kita sendiri. Di konten itu jadi nih lepas dari puja-puji yang kesannya Bachtiar Nasir memuji-muji (Jokowi). Kita objektif," ujarnya.

Menurutnya, tak selamanya Presiden selalu salah jika dilihat dan dinilai secara objektif. Namun, kata dia, yang terjadi di tengah masyarakat justru sebaliknya. Itu yang dirasakan saat muncul penilaian dari pemerintah terkait adanya kelompok-kelompok yang anti-Pancasila.

"Masa iya sih Presiden salah semua. Masih ada benarnya juga dong. Setelah kami sampaikan bahwa faktanya yang kami rasakan di masyarakat ini terasa, terutama adanya sematan terhadap umat Islam yang anti-Pancasila, yang intoleran, yang radikal, anti-NKRI. Kok jadi begini. Kami yang tersudutkan," ucapnya.

Bachtiar berharap bahwa Jokowi bisa mendengarkan semua yang disampaikan GNPF. Termasuk penegak hukum yang menurutnya masih tebang pilih. Sebab, jika ada kelompok muslim yang melakukan pelanggaran hukum, langsung ditindak dengan cepat.

"Kami datang untuk menyampaikan bahwa itu ada. Disampaikan dan mudah-mudahan Presiden mendengar itu," katanya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan

Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?

Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.

Baca Selengkapnya
Ubedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi
Ubedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi

Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Singgung Modus Politisi Soal Restu Pak Lurah
Jokowi Singgung Modus Politisi Soal Restu Pak Lurah

Jokowi blak-blakan ada politikus yang memanfaatkan namanya dan mengklaim mendapat restu.

Baca Selengkapnya
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, NasDem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral

Baca Selengkapnya
Habiburokhman Bicara Dinamika Politik: Kita Sudahi Gaya Politik Kalkulator Elektoral
Habiburokhman Bicara Dinamika Politik: Kita Sudahi Gaya Politik Kalkulator Elektoral

Habiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi
Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi

Gus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.

Baca Selengkapnya