Tak mau kebobolan soal lumpur, pemerintah minta jaminan ke Lapindo

Merdeka.com - Rencana PT Minarak Lapindo, anak usaha Grup Bakrie untuk kembali aktif melakukan pengeboran sudah sampai di Istana. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, hal itu akan segera dilakukan pengecekan lebih mendalam kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

"Kami akan melakukan pengecekan secara lebih mendalam kepada Menteri ESDM yang mempunyai policy kebijakan hal tersebut, tentunya berdasarkan pengalaman ketika pengeboran yang akhirnya mengakibatkan lumpur Lapindo yang sampai hari ini belum bisa tertangani dengan baik," kata Pramono di Istana, Jakarta, Jumat (8/1).

Menurut Pramono, kalau memang ada pengeboran baru dengan jarak 2 km dari tempat yang lama, tentunya harus penuh kehati-hatian.

"Dan juga harus ada jaminan jangan sampai kemudian jika terjadi exces ditinggal lari seperti dulu dan pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat besar," jelas Pramono.

"Maka selama belum ada jaminan kepastian tidak mungkin ada katakanlah mengakibatkan, atau lumpur yang keluar. Kami akan mengecek kepada menteri ESDM terkait hal tersebut, segera kami akan surat hal itu," tandasnya.

Rencana Minarak Lapindo mengebor sumur tak jauh dari pusat semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, itu menuai kritik. Sebab, perusahaan tersebut masih memiliki utang ganti rugi warga terdampak semburan lumpur.