Tak mungkin Kades tak tahu perbudakan di Tangerang

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengecam keras kelalaian masyarakat terutama dugaan pembiaran oleh aparat-aparat pemerintahan dan keamanan di Kampung Bayur Opak, RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atas praktik kerja paksa yang melibatkan 46 pekerja dan sebagian anak-anak hingga mencapai enam bulan.

"Yang mengejutkan, Kades tersebut adalah kakak ipar si pemilik pabrik, yang tentu kita tolak alasan 'tidak tahu' dari Kades mengingat tugas kades mengetahui detail tiap rumah tangga di wilayahnya," kata anggota Komisi III dari FPDIP, Eva Kusuma Sundari, lewat keterangan tertulis, Senin (6/5).

Eva mengatakan, pihaknya juga tidak bisa menerima jika, baik Babinkamtibmas maupun Babinsa menyatakan tidak tahu keberadaan pabrik dengan praktik perbudakan tersebut.

"Kita menuntut Polri melakukan investigasi dan mengenakan pasal-pasal kumulatif maksimal, baik yang ada di UU Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, UU HAM, Tenaga Kerja/Perburuhan maupun KUHP," ujar Eva.

Eva melanjutkan, baik Pemda, Polri maupun TNI juga harus menghukum kelengahan aparat-aparat Kades, Babinkamtimas dan Babinsa yang diduga melakukan pembiaran atas praktik perbudakan yang tidak dapat kita terima secara akal sehat karena di luar perikemanusiaan.

"Ini pembelajaran pahit bahwa ternyata Banten dan terutama Tangerang bukan tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak," tegasnya.

PDIP, kata Eva, mendesak pemerintah segera memenuhi hak-hak para korban baik atas keadilan, pendampingan hukum, kesehatan fisik dan psikologis, maupun ekonomi.

"Sekaligus PDIP mendorong Kemendagri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPP) untuk mempercepat dan memperluas pelaksanaan MoU tentang perlunya pemda menjadikan wilayahnya menjadi tempat yang ramah dan aman bagi anak-anak," ujarnya. (mdk/ren)