Tak pantas dana kongres HMI dari APBD lebih besar dari kabut asap
Merdeka.com - Kongres organisasi mahasiswa besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-29 di di Labersa Hotel Pekanbaru, Riau tanggal 22-26 November menuai kritik. Salah satu yang paling disoroti adalah besarnya anggaran Rp 3 miliar yang diambil dari APBD Riau dan telah disetujui DPRD.
Jika dibandingkan dengan besaran anggaran Pemprov untuk penanggulangan asap kebakaran beberapa waktu lalu, tentu kelewat jauh. Kala itu, DPRD hanya menyetujui pengeluaran tidak lebih dari Rp 1,4 miliar.
Ketua Umum Pengurus Besar HMI, Muhammad Arief Rosyid Hasan angkat bicara terkait hal ini. Dia menceritakan, HMI awalnya mengajukan dana senilai Rp 7 miliar bukan Rp 4 miliar. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan selama kongres berlangsung.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Jambi? Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,' paparnya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
-
Bagaimana dana 17 Agustus ini diperoleh? Dana tersebut akan diperoleh dari sumbangan sukarela warga masyarakat sekitar serta bantuan dari perusahaan-perusahaan lokal yang peduli terhadap perayaan hari kemerdekaan.
"Awalnya kami ajukan Rp 7 miliar, yang disepakati cuma Rp 3 miliar. Itu sesuai dengan perhitungan 5.000-an peserta yang datang mengikuti kongres untuk beberapa hari di sana," ujar Arief saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (19/11).
Arief menuturkan, dana Rp 7 miliar tersebut hanya sebatas pengajuan. Persoalan disepakati atau tidak tergantung DPRD Riau. Dia pun tidak mempermasalahkan soal spekulasi yang dilayangkan publik terhadap HMI.
"Itu baru sebatas pengajuan. Saya kira itu cuma pengajuan, persoalan pemerintah mau sepakati atau tidak itu hak mereka. Masa HMI mempertaruhkan kredibelnya yang telah berdiri puluhan tahun lalu dijatuhkan hanya dengan soal uang Rp 3 miliar, enggak mungkin," terangnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaAnggota Panja BPIH, John Kenedy Azis menilai kenaikan menjadi Rp105 juta terlalu besar.
Baca SelengkapnyaAtnike mengatakan pernah mengajukan anggaran Rp300 miliar pada 2019, namun hanya disetujui Rp11 miliar
Baca SelengkapnyaRapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaKarhutla terparah terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin, dan Musi Banyuasin.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca SelengkapnyaNatalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya