'Tak pantas seorang menteri bilang pendukung KPK rakyat tak jelas'
Merdeka.com - Komentar dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang menyatakan pendukung KPK merupakan rakyat yang tidak jelas menjadi bahan tertawaan sejumlah akademisi di Yogyakarta. Direktur Pukat (Pusat Kajian Anti Korupsi) UGM, Zaenal Arifin Muchtar, mengatakan statement tersebut membuatnya bertanya-tanya, rakyat tidak jelas mana yang dimaksud oleh Menteri Tedjo.
"Kalau Pak Menteri bilang pendukung KPK rakyat yang nggak jelas, berarti kita itu yang nggak jelas. Padahal di sini kita itu jelas, ada bu rektor UGM, ada yang lainnya, itu nggak jelas?" katanya dalam pernyataan sikap bersama akademisi di Yogya di Balairung UGM, Minggu (25/1).
Perkataan tersebut pun kemudian disambut gelak tawa para akademisi yang hadir. Bahkan beberapa di antara mereka langsung menyambut dengan komentar lainnya.
-
Siapa yang bisa kita sindir? Teman sejati tidak akan pernah membohongimu. Lebih baik sendiri daripada bersama teman palsu.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Siapa yang ditangkap? Seorang pria di China utara ditangkap oleh pihak kepolisian setelah ia membuat surat penangkapan palsu untuk dirinya sendiri di media sosial.
-
Siapa tersangka kasus korupsi timah? Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Siapa tersangka korupsi timah? Berikut daftar 16 tersangka korupsi tata niaga timah: 1. Harvey Moeis, perpanjangan tangan PT RBT2. Helena Lim, crazy rich PIK atau Manajer PT QSE3. Toni Tamsil (TT), pihak swasta4. Achmad Albani (AA) selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM5. Tamron (TN) alias AN selaku Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM6. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017-20187. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah tahun 2016-2021 8. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP9. MBG selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang10. SG alias AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang11. RI selaku Direktur Utama (Dirut) PT SBS12. BY selaku mantan Komisaris CV VIP13. RL selaku General Manager PT TIN14. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Business Development15. Suparta (SP) selaku Dirut PT Refined Bangka16. ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk.
"Ini Pak representasi rakyat yang tidak jelas seperti yang bapak katakan kemarin," seru Budi Santoso salah seorang Komisioner Ombudsman RI yang juga hadir.
Zaenal pun menyayangkan statemen Menteri Tedjo. Menurutnya, tidak sepantasnya kalimat tersebut keluar dari mulut seorang menteri.
"Menko Polhukam seharusnya bisa menenangkan rakyat dan bukan malah mengeluarkan komentar yang merendahkan publik seperti itu. Komentarnya kemarin kan malah seperti menantang rakyat, bukan seperti sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh negarawan," ujarnya.
Dia pun balas menyindir Menteri Tedjo dengan mengatakan akan membelikan kaca supaya dia bisa berkaca. "Yuk mari ramai-ramai belikan dia kaca biar dia bisa berkaca bahwa kepada siapa dia seharusnya mengabdi," sindirnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengingatkan pimpinan KPK untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pihak lain terkait kasus yang dialami Bambang Widjojanto.
"Pertemuan kemarin di KPK maupun pertemuan di polri kan diharapkan tdk terjadi suatu pernyataan-pernyataan yang menyudutkan apalagi menyatakan ingin... Pokoknya anulah... Tidak boleh seperti itu. Harus menenangkan. Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat 'ayo rakyat, kita ini' enggak boleh begitu itu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu. Konstitusi yang mendukung," kata Tedjo di kompleks Istana kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/1).
Padahal, kata Tedjo, dalam pertemuan di Istana Bogor, Presiden Jokowi telah mengingatkan KPK dan Polri agar menjaga suasana agar tidak bertambah panas. "Jangan ada gerakan-gerakan massa, ternyata masih ada. Ini yang kita sayangkan sebagai penanggung jawab keamanan negara, koordinatornya saya agak menyayangkan. Harusnya itu tidak terjadi. Boleh asal tertutup, silakan. Jangan semua di depan media tersebar luas. Tidak baik, kekanak-kanakan," cetus Tedjo.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin: Rakyat Protes karena Presiden Tidak Netral
Baca SelengkapnyaKartika Putri mendadak jadi sorotan saat menyarankan agar para capres untuk mengaji.
Baca SelengkapnyaGanjar akan menggunakan KPI untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian.
Baca Selengkapnya