Tak Penuhi Unsur Pidana, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bupati Bojonegoro Disetop

Merdeka.com - Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro terhadap Bupati Anna dihentikan proses penyelidikannya oleh Polda Jatim. Alasannya, karena dianggap tak memenuhi unsur pidananya.

Penghentian penyelidikan kasus perseteruan antara Wabup Budi Irwanto dan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Ia menyatakan, penyelidikan kasus itu dihentikan karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

"Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu keterangan dari beberapa saksi. Ada sembilan saksi ditambah tiga saksi ahli, ini yang perlu diinformasikan ke masyarakat" katanya, Rabu (2/2).

Hal senada disampaikan oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Jatim AKBP Zulham Effendy. Ia menjelaskan kasus yang dilaporkan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana.

Setelah kasus itu diambil alih oleh Ditreskrimsus Polda Jatim pada 7 Oktober 2021, dari saksi-saksi yang diperiksa tak menunjukkan adanya unsur pidana.

"Sudah kami putuskan untuk hasil penyelidikan dihentikan karena tidak ada unsur pidana," ujarnya.

Diketahui, laporan kasus itu berawal dari Bupati Bojonegoro dan wakilnya yang berseteru di grup WhatsApp. Anna menulis sesuatu di grup WA yang dinilai menyudutkan Budi.

Anna menuliskan beberapa hal yang belum dipastikan kebenarannya dan bersifat tuduhan yang menyudutkan Budi. Dia, pun, melaporkan hal itu ke Polres Bojonegoro pada Kamis, 9 September 2021.

Laporan tersebut berbunyi dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik grup jurnalis dan informasi, dengan nama terlapor Anna Mu'awanah.