Tak punya RPH, peredaran daging di Trenggalek susah dipantau

Merdeka.com - Belum tersedianya rumah potong hewan membuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kesulitan mengontrol peredaran daging konsumsi di wilayah tersebut.

"Pada 2016 sempat diusulkan dengan proyeksi pembangunan di wilayah Kecamatan Karangan. Namun realisasinya terkendala lokasi karena lahan aset bermasalah sehingga pembangunan batal atau tertunda hingga sekarang," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Budi Satriawan, Senin (28/2).

Masih menurut Budi meski belum memiliki RPH, namun pihaknya melakukan langkah minimalis dengan menugaskan beberapa tenaga dokter hewan untuk membina sekaligus mengawasi proses penyembelihan ternak/hewan di enam TPH yang telah memiliki perlengkapan dan sistem pengolahan limbah mendekati standar baku sebagaimana RPH.

Namun diakui, keberadaan enam TPH tidak bisa optimal karena tidak ada regulasi yang mengharuskan penyembelihan hewan (sapi, kerbau maupun kambing) dilakukan di TPH.

Dan sebagai imbasnya, pemotongan hewan bisa dilakukan oleh pedagang atau peternak secara langsung dengan menyewa jasa penjagal, lalu daging dijual ke pasar atau pun pedagang daging.

Sementara itu, Kepala UPTD Puskeswan Ngadirenggo Sigid Agus Windarto mengatakan setelah upaya pembuatan RPH di wilayah Kecamatan Karangan gagal, Dinas Peternakan Trenggalek saat itu (kini di bawah Dinas Pertanian dan Pangan) terus melakukan pencarian lokasi untuk RPH.

Informasi terbaru, rencana pembangunan RPH kembali dilanjutkan dengan proyeksi pembangunan di tanah aset daerah di wilayah Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari.

"Diharapkan, untuk tahun ini proses pengusulan pembangunan RPH tersebut berjalan lancar, segera dilakukan," ungkapnya. (mdk/cob)