Tak Sangka Terjadi Outbreak Varian Delta, Ganjar Tidak Alokasikan Bansos di APBD 2021

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku tidak ada anggaran khusus untuk bantuan sosial (Bansos) terkait pandemi Corona di APBD 2021. Ganjar beralasan, tidak menyangka penularan Covid kali ini sangat cepat dengan mortality cukup tinggi akibat varian Delta.

"Kita 2021, kami enggak anggarkan bantuan sosial. Kami enggak kira akan terjadi outbreak Delta seperti ini," ucap Ganjar dalam diskusi virtual, Sabtu (24/7).

Ketika kasus penularan tidak terbendung, sementara pemerintah pusat memutuskan untuk membatasi mobilitas masyarakat, Ganjar bergegas melakukan refocusing anggaran untuk Bansos.

Politikus PDIP itu menambahkan, tak bisa dihindara permasalahan database membuat distribusi Bansos terkendala. Ini pula menjadi faktor utama minimnya serapan anggaran untuk penanganan Covid, khususnya Bansos, yang terjadi di tingkat provinsi.

Namun demikian, dipastikan Ganjar, permasalah itu tidak menghambat sepenuhnya proses pendistribusian bansos. Dia mencontohkan distribusi bansos di tingkat desa berjalan lancar tanpa ada kendala teknis karena database yang dimiliki dalam lingkup kecil.

"Soal bantuan itu kita kelompokan ada 3, satu Bansos dari pusat, dua dari provinsi dan tiga dari kabupaten/kota. Nah yang di Kabupaten di desa-desa ini lancar cuma tidak ada publikasinya," singgung Ganjar.

Ganjar tidak menutup diri terkait segala kekurangan yang masih menjadi tugas panjang Pemprov Jawa Tengah terkait pendataan. Untuk itu, bagi warga yang tidak terdata sebagai penerima manfaat Bansos, namun terdampak kebijakan PPKM, ia kerap menggunakan dana di luar APBD seperti dana CSR.

"Kita siapkan anggaran non APBD misalnya CSR dari Baznas dan lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah (pemda) yang sudah ada untuk penanganan Covid-19, tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat.

"Kalau apa-apa menunggu dari pusat saya kira akan lambat karena pusat memikirkan semua daerah. Daerah juga memiliki kapasitas keuangan yang bisa dimanfaatkan," kata Mendagri dalam keterangan video yang diterima Jumat (23/7).

"Beban pandemi COVID-19 yang sedang dialami seluruh daerah di Indonesia dapat ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda Jawa Barat juga dapat menggunakan anggaran daerah untuk penguatan kapasitas kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Tito.

"Anggaran, baik untuk penguatan kapasitas kesehatan kemudian termasuk obat-obatan, ini sebetulnya dapat digunakan anggaran-anggaran dari daerah juga. Jadi kita bagi beban, sharing burden," jelasnya.