Tak selenggarakan Pilkada, lima komisioner KPU Paniai dinonaktifkan
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menonaktifkan lima Komisioner KPU Kabupaten Paniai. Alasannya, mereka tidak melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai serta Gubernur dan Wakil gubernur Papua 2018. Selanjutnya, KPU Papua akan mengambil alih pelaksanaan pilkada di sana.
Ketua KPU Papua Adam Arisoy tidak menyebutkan nama lima komisioner yang diberhentikan. Dia hanya memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada di Paniai tidak lagi melibatkan lima komisioner kabupaten itu.
"Anggota KPU Papua yang dikirim ke Paniai untuk selenggarakan pemilu adalah saya sendiri dan tiga teman kami mengawasi di beberapa kabupaten berbeda misalnya Jayapura, Biak dan Puncak Jaya," katanya seperti dilansir Antara.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
-
Dimana KPU Papua Pegunungan rapat pleno? KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
-
Bagaimana KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas distribusi logistik Pemilu di Papua? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
Adam mengatakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di sana sudah dilakukan, Kamis (28/6). Sementara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai belum dilakukan karena masih ada persoalan antara calon kandidat yang juga melibatkan massa.
"Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditunda, dan segera kami akan lakukan koordinasi dengan pimpinan yaitu KPU RI, Bawaslu RI. Kami belum tahu sampai kapan batas waktu penundaan tersebut," katanya.
Berdasarkan pantauan Adam ketika datang ke Paniai, keterlibatan massa pendukung calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan tidak lolos dan dicoret oleh KPU beberapa waktu lalu, berpotensi menimbulkan gesekan yang dapat menyebabkan warga menjadi korban.
"Saat saya tiba di sana, kita diperhadapkan dengan massa yang cukup besar sehingga kesepakatan dengan situasi yang mengarah terjadi gesekan antara masyarakat dengan pihak keamanan, pemilihan bupati dan wakil ditunda," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, anggota Polri masuk di dalam ruang persidangan dan mengganggu Pleno Rekapitulasi Perhitungan tersebut.
Baca Selengkapnya5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca SelengkapnyaDKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca SelengkapnyaHal yang sama juga terjadi pada KPU Kabupaten Tolikara
Baca SelengkapnyaKPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaKini hanya tinggal menunggu kedatangan pimpinan KPU Papua untuk mengikuti rapat pleno.
Baca Selengkapnya13 panitia pemilihan distrik (ppd) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, diberhentikan
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari buka suara terkait perusakan alat pemungutan suara yang terjadi di Paniai, Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaDiduga pelaku pembakaran adalah massa aksi forum lintas masyarakat dan pemuda bersatu se-Kabupaten Tolikara.
Baca SelengkapnyaBawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.
Baca SelengkapnyaData Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK
Baca Selengkapnya