Tak Sesuai SNI, Polri dan Mendag Zulkifli Hasan Musnahkan Produk Baja Tulangan Beton

Merdeka.com - Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri dipimpin Novel Baswedan mendampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pendampingan ini dalam rangka pemusnahan Produk Baja Tulangan Beton (BTB), dengan merek tertentu yang diduga tidak memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) di Provinsi Banten.

Novel mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Disperindag Provinsi Banten.

Sebelumnya, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah 419.537 batang besi baja dengan berat total 2.302 ton, dengan nilai ekonomis sebesar Rp32.228.000.000,00 di PT Long Teng Iron and Steel Product, Tangerang.

"Pemusnahan yang dilakukan hari ini adalah bentuk sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Long Teng Iron and Steel Product, atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa," kata Novel dalam keterangannya, Kamis (12/1).

Novel selaku Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Mabes Polri ini menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya pencegahan korupsi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen.

Hal ini dilakukan juga agar mendapatkan produk yang terbaik dan sesuai dengan standar keamanan. Selain itu, pihaknya juga turut membantu perbaikan tata kelola besi baja yang melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga.

"Besi baja merupakan salah satu komoditas terbesar yang banyak diperdagangkan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam proyek-proyek strategis nasional maupun pembangunan infrastruktur," jelasnya.

"Sudah seharusnya besi baja yang diperdagangkan tersebut memenuhi standar (SNI), agar tidak terjadi kerugian masyarakat dan negara akibat kerusakan infrastruktur atau umur pakai yang tidak sesuai dengan yang diharapkan," sambungnya.

Menurutnya, selama ini kerap terjadi korupsi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBN maupun APBD, diantaranya dengan modus menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi.

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan standar teknis, ditegaskannya, merupakan kewajiban dari perusahaan-perusahaan produsen besi baja agar tidak terjadi kerugian materil maupun korban jiwa akibat pengujian besi baja ini.

Selain itu, anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap mengungkapkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat concern pada upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karenanya, Sigit memerintahkan kepada Satgassus Pencegahan Korupsi agar fokus dalam upaya-upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Yudi yang sebelumnya menjabat Ketua Wadah Pegawai KPK ini menambahkan, di tahun 2023 ini Satgassus fokus pada kegiatan pencegahan korupsi dalam sektor ketahanan pangan dan penerimaan negara.

"Bantuan sosial, pendidikan serta program peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) melalui perbaikan pada sektor ekspor impor, pelayanan publik dan sektor bisnis," pungkasnya.