Tak setuju Wiranto, PPP minta penetapan tersangka kepala daerah tak boleh ditunda

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy mengatakan proses penegakan hukum calon kepala daerah yang terjerat korupsi tidak boleh diintervensi atau dipolitisir. Hal itu dia katakan, setelah mendengar imbauan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka ditunda.

"Bagi PPP, proses penegakkan hukum tidak boleh terganggu oleh apapun. Tidak boleh tersandera oleh agenda politik manapun," kata Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Pria yang akrab disapa Romi ini berharap kontroversi soal proses hukum calon kepala daerah ini diselesaikan dengan cara musyawarah antara pemerintah, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK.

"Karena itu ada baiknya ini didudukkan bersama. Bukan hanya melempar penyataan di media, tetapi dalam rapat koordinasi. Karena pada dasarnya KPK adalah bagian dari negara ini," ungkapnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Tujuannya agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3). (mdk/ded)