Tak Terdaftar di Kemendagri, Khilafatul Muslimin Miliki 23 Kantor Wilayah
Merdeka.com - Keberadaan Organisasi Khilafatul Muslimin masih terus dalami. Polisi menyatakan Ormas tersebut tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Organisasi massa (ormas) ada dua, ada yang sifat perkumpulan maupun organisasi. Ormas secara Khilafatul Muslimin tidak terdaftar tetapi ada yayasan Khilafatul Muslimin," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi saat konferensi pers, Selasa (7/6).
Hengki menyebut pengikut Organisasi Khilafatul Muslimin tersebar di sejumlah provinsi Tanah Air. Ada 23 kantor wilayah serta tiga daulah di daerah Sumatera, Jawa, dan di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, Organisasi Khilafatul Muslimin memiliki kantor pusat di daerah Lampung.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Kasus apa yang sedang diselidiki? Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap adik dari tersangka Harvey Moeis (HM) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
-
Apa yang diteliti? Analisis terhadap lebih dari 4.000 artefak batu yang ditemukan di sebuah pulau di barat laut Australia memberikan gambaran kehidupan suku Aborigin puluhan ribu tahun yang lalu.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
"Tapi pendirian ormas yang berbadan usaha ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Artinya tidak bisa dianggap sederhana," ujar dia.
Sebelumnya, Polisi telusuri sumber dana operasional Organisasi Khilafatul Muslimin. Hengki Haryadi menerangkan, proses penyelidikan terhadap Organisasi Khilafatul Muslimin masih berlanjut.
Dalam hal ini, Abdul Qadir Hasan Baraja selaku pimpinan Organisasi Khilafatul Muslimin. Dia baru saja ditangkap atas tuduhan penyebaran berita bohong atau hoaks dan ditudingan memimpin organisasi yang bersebrangan dengan ideologi Pancasila.
"Kita kita sedang mendalami sidik secara kesinambungan. Kami tidak bisa menyimpulkan di awal, jadi dana lari ke mana, untuk bayar website dana dari mana, untuk bayar percetakan dari mana. Operasional sungguh besar. Ini pertanyaan besar yang mungkin terjawab dari proses penyelidikan nanti," kata Hengki saat konferensi pers, Selasa (7/6).
Hengki menyampaikan, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya tidak menyidik perihal konvoi yang dilakukan Organisasi Khilafatul Muslimin.
"Tetapi yang lebih besar lagi organisasinya bukan person tapi organisasi lebih besar. Ini titik awal dan proses panjang," ujar dia.
Reporter: Ady Anugrahadi/Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin mengaku belum ada komunikasi dengan wali kota pascapenggeledahan KPK.
Baca SelengkapnyaTessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaHalim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca SelengkapnyaTessa mengatakan bahwa penyidik KPK juga masih melakukan penggeledahan.
Baca SelengkapnyaKPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.
Baca SelengkapnyaPelimpahan berkas perkara dan menunggu dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dinyatakan rampung bakal diumumkan ke publik.
Baca Selengkapnya