Tak Terima Masa Penahanan Diperpanjang, Ahmad Dhani Lapor ke MA hingga Komnas HAM
Merdeka.com - Tak terima dengan perpanjangan penahanan untuk 60 hari ke depan, Ahmad Dhani berencana melaporkan sejumlah pihak ke Ombudsman dan pengawas Mahkamah Agung (MA).
Pelaporan terhadap sejumlah pihak ini disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani, Sahid. Ia menyatakan, apa yang dilakukan pihak kejaksaan ini dianggapnya sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) Ahmad Dhani.
Sebab, sesuai dengan penetapan penahanan sebelumnya, Ahmad Dhani hanya ditahan selama 30 hari saja. Sesuai dengan hal tersebut, seharusnya pada Sabtu (2/3) besok, tepatnya pukul 00.05, maka Dhani harus keluar demi hukum.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa permintaan Ahmad Sahroni terkait kasus ini? Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta, agar pihak kepolisian segera menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana.
-
Siapa yang dilaporkan ke polisi? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
"Jelas dan nampak sekali, sudah mengarah ke pelanggaran HAM. Sebab, masa penahanannya sudah habis atau expired," ujarnya, Jumat (1/3).
Sahid menambahkan, malam ini tim hukum Ahmad Dhani akan berkoordinasi terkait dengan langkah hukum yang akan ditempuh. Rencananya, dia akan melaporkan beberapa pihak ke Pengawas MA dan Ombudsman. Bahkan ia juga akan menempuh pelaporan ke Komnas HAM.
"Pasti kita laporkan. Kita akan ke Pengawas MA dan Ombudsman. Kita juga ke Komnas HAM," tambahnya.
Sebelumnya, jaksa telah mempersiapkan upaya paksa untuk mengeksekusi penetapan perpanjangan penahanan selama 60 hari ke depan.
Melalui surat tertanggal 19 Februari 2019 itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memperpanjang masa penahanan Dhani selama 60 hari. Dalam surat tersebut, tertulis perpanjangan penahanan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo dalam Rumah Tahanan Negara, untuk paling lama 60 hari terhitung sejak 2 Maret 2019 sampai 30 April 2019. Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua PT DKI Jakarta Syahrial Sidik.
Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung menyatakan, surat penetapan tersebut sudah diberitahukan jaksa dari Kejari Jaksel ke pihak Rutan Medaeng. Jaksa juga sudah memberitahukan perpanjangan penahanan tersebut kepada terdakwa dan keluarganya.
Meski Dhani menolak menandatangani perpanjangan penahanan, jaksa tetap akan melakukan penahanan terhadapnya. Sebab, penolakan tersebut hanya akan dicatat dalam berita acara penolakan saja.
"Jaksa hanya bertanggungjawab memberitahukan kepada yang bersangkutan dan keluarganya. Kalau menolak tandatangan tidak masalah. Kami lakukan upaya paksa," katanya, Jumat (1/3).
Musisi Ahmad Dhani mulai ditahan sejak 31 Januari 2019 lalu di Lapas Cipinang Jakarta. Hal ini terkait dengan upaya banding Dhani atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonisnya 1,5 tahun penjara atas kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) mengenai ujaran bernada menyinggung suku, agama dan ras (SARA).
Penahanan pentolan grub band Dewa 19 ini kemudian dipindahkan ke Rutan Kelas I-A Surabaya di Medaeng, Surabaya. Pemindahan ini terkait dengan persidangan kasus idiot, yang hingga kini masih berjalan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Massa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca SelengkapnyaHasbi Hasan ditahan mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023 di Rutan KPK
Baca SelengkapnyaPerpanjangan masa penahanan Hasbi Hasan selama 40 hari ke depan sampai dengan 9 September 2023 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.
Baca SelengkapnyaKetua MA telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada dua surat yang dilayangkan dengan salah satunya pencopotan Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaNamun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga menyita ponselnya
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN langsung menyiapkan pendamping hukum untuk menangani perkasa salah satu juru bicaranya tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK resmi menahan Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan (HH), tersangka kasus suap pengurusan perkara.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan (HH), tersangka kasus suap pengurusan perkara.
Baca SelengkapnyaAri memastikan akan kooperatif dengan proses hukum. Hanya saja, pihaknya meminta alasan yang jelas kepada Kejaksaan mengapa menahan Indra.
Baca SelengkapnyaAsisten Hasto PDIP sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran penyidik KPK ke Dewas dan Komnas HAM.
Baca Selengkapnya