Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak terima Muktamar islah, Djan Faridz bakal polisikan Romi

Tak terima Muktamar islah, Djan Faridz bakal polisikan Romi Djan Faridz. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Romahurmuziy alias Romi terpilih menjadi ketua umum PPP dalam muktamar VIII yang digelar di asrama haji, Jakarta. Muktamar ini dinilai akhir dari perseteruan internal PPP meski kubu Djan Faridz menolak hadir.

Djan Faridz mengaku enggan bergabung dengan Romahurmuziy (Romi) yang baru terpilih secara aklamasi. "Aduh, suatu kesalahan yang luar biasa besarnya kalau saya bergabung bersama mereka untuk melawan keputusan MA. Negara kita negara Hukum. Setiap pelanggaran ada sanksinya," kata Djan saat dihubungi, Senin (11/4).

Bukannya terbuka untuk jalannya islah, Djan justru menganggap Muktamar VIII PPP kemarin merupakan tindakan ilegal. Maka dari itu dia akan mempermasalahkan secara hukum. ‎"Yang ada mungkin laporan ke polisi. Karena melakukan kegiatan dengan memalsukan nama PPP. Tanpa hak," tuturnya.

Djan yakin jika struktur baru yang tengah dirumuskan formatur Muktamar VIII PPP disetujui oleh Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Sebab menurutnya jika diajukan SK baru, akan bertentangan dengan asas hukum. "Dunia hukum akan menangis‎," pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum PPP yang baru terpilih dalam Muktamar VIII PPP Romahurmuziy (Romi) memastikan lawan politiknya Djan Faridz akan mendapatkan posisi penting dalam struktur kepengurusan DPP yang baru. Djan boleh memilih posisi manapun asal bukan ketua umum.

"Karena beliau ditelepon pikir-pikir. Apapun prinsipnya formatur bisa mengatur itu. Waketum, atau sekjen, atau apapun asal prinsipnya kembali ke PPP," kata Romi di sela Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (10/4).

Anggota komisi III DPR ini menjelaskan, dia secepatnya akan menemui langsung Djan Faridz. Hal tersebut untuk menggabungkan secara resmi kedua kubu yang pernah bertikai.

"Tapi saya selalu katakan apapun tempat terhormat yang kita sediakan pada beliau, pada prinsipnya terbuka agar partai ini tidak seperti apa yang disampaikan oleh presiden kemarin bahwa menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak berguna," tuturnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Munaslub Kadin Diduga Upaya Menggusur Arsjad Rasjid karena Pernah Jadi Ketua Tim Ganjar-Mahfud
Munaslub Kadin Diduga Upaya Menggusur Arsjad Rasjid karena Pernah Jadi Ketua Tim Ganjar-Mahfud

Pelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ogah Komentari Isu Muktamar PKB Tandingan: Wong Nggak Jelas
Cak Imin Ogah Komentari Isu Muktamar PKB Tandingan: Wong Nggak Jelas

PKB baru saja menyelesaikan pelaksanaan Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Nusa Dua, Bali, 24-25 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Nilai Prabowo-Gibran Rawan Dipersoalkan Terkait Putusan MK
PPP Nilai Prabowo-Gibran Rawan Dipersoalkan Terkait Putusan MK

Romy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kisruh Kudeta Ketua Kadin Diduga Buntut Arsjad Rasjid Pimpinan Timses Ganjar-Mahfud
VIDEO: Kisruh Kudeta Ketua Kadin Diduga Buntut Arsjad Rasjid Pimpinan Timses Ganjar-Mahfud

Munaslub ini dipandang publik sebagai upaya anti-demokrasi untuk menggusur Arsjad Rasjid

Baca Selengkapnya
Garda Bangsa Siap Bubarkan Paksa Muktamar PKB Tandingan
Garda Bangsa Siap Bubarkan Paksa Muktamar PKB Tandingan

Garda Bangsa mengaku akan melindungi kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Pergerakan Saham Arsjad Rasjid di Tengah Konflik Internal Kadin Indonesia
Begini Nasib Pergerakan Saham Arsjad Rasjid di Tengah Konflik Internal Kadin Indonesia

Dalam konteks ketidakpastian yang melanda Kadin Indonesia, pergerakan saham yang terafiliasi dengan Arsjad menjadi perhatian.

Baca Selengkapnya
Garda Bangsa Pertanyakan Dasar Hukum PBNU Menertibkan PKB
Garda Bangsa Pertanyakan Dasar Hukum PBNU Menertibkan PKB

PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu.

Baca Selengkapnya
Kecewa DPP Golkar Usung Politisi PAN di Pilkada Jambi, Kader Bakar Atribut Partai
Kecewa DPP Golkar Usung Politisi PAN di Pilkada Jambi, Kader Bakar Atribut Partai

Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Muktamar PKB Hanya Ada 1 di Bali, Selain itu Kami Bubarkan!
Cak Imin: Muktamar PKB Hanya Ada 1 di Bali, Selain itu Kami Bubarkan!

Kegiatan ini nantinya akan berlangsung selama dua hari yakni pada 23 hingga 24 Agustus 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Baca Selengkapnya