Takut kantor ambruk,Kabareskrim ingin punya gedung baru berlantai 17
Merdeka.com - Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengakui akan membangun Gedung baru untuk Bareskrim. Menurutnya, gedung yang masih dipakai sekarang tidak mampu menampung anak buahnya dan rawan ambruk.
"Ini bangunan tahun 1954. Kapasitasnya hanya untuk 300 orang. Tapi sekarang anak buah saya itu 1.643 orang. Dengan situasi sekarang sudah tidak memadai, tidak memungkinkan. Gedung itu juga lantai empatnya kan tambahan, tidak sesuai dengan konstruksi bangunan itu sendiri. Jadi ada kerawanan bangunan ini akan ambruk. Karena sudah ada beberapa bagian yang retak," katanya di Mabes Polri, Jumat (29/5).
Dia sudah mengajukan keinginannya membangun gedung baru untuk memaksimalkan kerja. Hanya saja, dia menyerahkan kepada pemerintah untuk mengabulkan keinginan tersebut.
-
Siapa yang tinggal di rumah masa kecil bupati Wonogiri? Saat ini, rumah tersebut didiami oleh ibu dari Mas Jekek.
-
Kapan bangunan tersebut dibangun? Bangunan ini diperkirakan berasal dari antara tahun 200 dan 600 Masehi.
-
Siapa pemilik rumah masa kecil Pak Jokowi? Rumah sederhana itu milik Wiroredjo dan Sani, yang tak lain merupakan kakek dan nenek Presiden Jokowi.
-
Di mana rumah masa kecil Pak Jokowi berada? Presiden Joko Widodo menghabiskan masa kecilnya di beberapa rumah yang ia tempati bersama keluarganya. Salah satunya rumah masa kecilnya yang berada di Dusun Gumukrejo, Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali.
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
-
Seperti apa kondisi rumah masa kecil Pak Jokowi? Rumah itu benar-benar terjaga keasliannya. Tak bisa dipungkiri beberapa bagian kayu sudah tampak keropos dan mengalami sedikit renovasi. Namun hal itu tak menghilangkan kesan klasik dari bangunan tersebut.
Ketika ditanya apakah presiden memberi izin untuk pembangunan gedung baru? Budi mengatakan permintaannya itu merupakan hal penting dan perlu.
"Saya kira gini, dikala tidak perlu, ya memang tidak perlu ya. Ini hanya kewajiban kita di mana kita merasa perlu. Entah itu diberi atau tidak, ya lihat saja nanti. Yang penting saya sudah mengajukan, sudah melaporkan bahwa kondisi gedung ini begitu," jelasnya.
Menurutnya, perlu dilaporkan sekarang atas kondisi gedung, daripada sudah terjadi kecelakaan baru diajukan.
Ditanya ingin gedung seperti apa? Dia menjawab yang penting gedungnya layak pakai. "Kita enggak berlebihan sekelas FBI karena kondisi keuangan negara saat ini dalam kondisi standar," tuturnya.
Diapun mengakui bahwa gedung yang diajukan adalah 17 lantai. "Ya 17 tingkat itu rencana yang diajukan. Karena kita ingin bareskrim ini terpusat jadi satu gedung sehingga mudah koordinasi," paparnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jebolan Akpol 1991 itu nampak terjun langsung mengecek proses pembangunan rumah dinas para anggota.
Baca SelengkapnyaKementerian HAM, yang semula bergabung dengan Kementerian Hukum, kini berdiri sendiri sehingga anggaran kebutuhan untuk gaji dan tunjangan pegawai bertambah.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, dia memastikan ledakan tersebut bukan berasal dari amunisi berat. Apalagi bom yang dikhawatirkan.
Baca SelengkapnyaCurhat mantan Wakapolri saat masih bertugas jadi polisi, sebut semuanya masih terbatas.
Baca SelengkapnyaNatalius Pigai menyebut, jumlah pegawai Kementerian HAM bertambah dari 378 menjadi 2.544 orang.
Baca SelengkapnyaNantinya apartemen ini akan dihuni para 11.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5.000 TNI dan Polri.
Baca SelengkapnyaDPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaMutasi besar-besaran terjadi di Kejaksaan Agung. Kapuspenkum menjadi salah satu posisi yang pejabatnya berganti.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Ombudsman tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJumlah pegawai dan pejabat yang akan dipindah ke IKN masih bisa bertambah atau justru berkurang.
Baca Selengkapnya