Tanahnya kena pembangunan polder air, warga Bekasi protes
Merdeka.com - Tiga orang warga Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, memprotes pembangunan polder air di RT 4/RW 5. Sebab, mereka mengklaim ada 8.000 meter lahan milik mereka yang terambil dari total luas 3 hektar.
"Kami tidak berniat menghentikan, kami hanya meminta hak atas tanah tersebut," kata pengacara tiga orang warga, Ruri Arif Rianto, Kamis (22/10).
Menurut Ruri, dasar klaim warga atas lahan itu adalah dokumen pertanahan, berupa surat girik. Lagi pula, kata dia, mereka sudah menguasai dan menggarap lahan itu sudah puluhan tahun.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Siapa pemilik rumah terbengkalai? Rumah ini dulunya dimiliki oleh almarhum artis Suzzanna.
-
Dimana banjir terjadi? Sejumlah kereta api jarak jauh dari Jakarta tujuan Surabaya mengalami keterlambatan hingga dua sampai tiga jam dari jadwal yang seharusnya, akibat banjir di wilayah Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang.
"Kami mendukung pembangunan polder, karena bermanfaat untuk menanggulangi banjir. Tapi, warga meminta lahan itu dibebaskan dulu," kata Ruri.
Kepala Bagian Pertanahan Kota Bekasi, Bunyamin mengatakan, pihaknya akan membawa ke pengadilan atas klaim lahan tersebut. Sehingga, proyek pengerjaan polder air tetap dilanjutkan.
"Pembangunan jalan terus, masalah yang ada di lapangan diselesaikan lewat pengadilan," kata Bunyamin.
Menurut Bunyamin, kebutuhan polder air di titik itu cukup mendesak. Sebab, polder itu sebagai penampungan air ketika hujan deras. Sebab, daerah itu seperti Perumnas 3 merupakan langganan banjir, karena pemukiman itu berada di cekungan.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bentrokan kembali terjadi antara warga Rempang, Kepulauan Riau, dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).
Baca SelengkapnyaRibuan warga asli melakukan transmigrasi demi pembangunan Waduk Sermo
Baca SelengkapnyaSedangkan untuk kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Baca SelengkapnyaWarga menolak aktivitas tambang karena membuat mereka gagal panen dan tercemarnya lingkungan.
Baca SelengkapnyaAdapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaWarga Nagari Air Bangis khawatir Proyek Strategi Nasional (PSN) akan membuat kehidupan mereka terancam.
Baca SelengkapnyaKarena tidak terima, emak-emak sekitar langsung menggeruduk pabrik tersebut.
Baca SelengkapnyaSaat ini sebagian warga mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca SelengkapnyaBudi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca SelengkapnyaViral video kericuhan antara anggota Polresta Padang dengan masyarakat Air Bangis dan Pasaman Barat
Baca SelengkapnyaPengendara yang lewat kerap tergelincir karena jalan menjadi kubangan lumpur. Anak-anak sekolah pun terpaksa melepas sepatu saat melintas.
Baca SelengkapnyaRieke Diah Pitaloka akan perjuangkan hak Mat Solar atas tanah yang dipakai pemerintah untuk pembangunan jalan tol.
Baca Selengkapnya