Tangani masalah kurang gizi, Kemenko PMK salurkan dana Rp 60 triliun ke 1000 desa
Merdeka.com - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK), menggelontorkan dana Rp 60 triliun untuk menangani masalah stunting atau kurang gizi. Dana itu disalurkan untuk 100 kabupaten dengan total 1.000 desa.
"Tahun ini kita juga melibatkan 100 kabupaten dan 1.000 desa dengan disinergikan dengan pengentasan atau mengintervensi berkaitan dengan stunting atau kerdil atau kekurangan gizi pada anak," ujar Menko-PMK Puan Maharani di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
Dana tersebut dimaksudkan untuk program padat karya yang pembangunannya fokus pada penyediaan air bersih dan kesehatan. Puan menyebut dana tersebut sudah dikirimkan dari rekening pusat ke rekening kabupaten, lalu diteruskan ke rekening desa.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Dimana Kementan menargetkan program pompanisasi? Saat memimpin Apel Siaga Alsintan wilayah Jawa Timur baru baru ini (18/4), Mentan Amran memberi bantuan 3700 mesin pompa untuk Jawa Timur, dan 67 unit diantaranya didedikasikan untuk Kabupaten Lamongan.
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Kenapa Kementan fokus pada program pompanisasi? Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Sulaiman Hamzah mengapresiasi solusi cepat Kementerian Pertanian dalam mengantisipasi cuaca ekstrem el nino dengan membuat program pompanisasi. Menurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.'Sawah banyak yang gagal apalagi mengharapkan panen, nah pompanisasi saya kira jalan keluar yang baik untuk mengatasi kesulitan kita saat ini, karena tanpa air kita tak bisa tanam,' ujar Hamzah dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Rabu, (13/3).
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
"Anggarannya Rp 60 triliun dengan diberikan dalam 3 tahap yang dimulai pada Februari yang akan datang, tanggal 25 Januari semua dana desa diberikan kepada kabupaten kota kalo semua kelengkapan administrasinya," kata Puan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mengatakan 30 persen dari dana tersebut dipergunakan untuk gaji peserta padat karya. Dana akan diserahkan langsung kepada kepala desa dan diawasi oleh kementerian terkait.
"30 Persen dana desa sekarang ini harus bayar dana gaji. Kita lakukan sosialisasi masih melalui perangkat desanya di beberapa kabupaten ini kita lakukan bekerja sama dengan Kemendagri, Bappenas dan Kemenkeu melakukan sosialisasi di setiap provinsi kabupaten," kata Eko pada kesempatan sama.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuanagan dan Bappenas, membahas Kesiapan Daerah dan Desa dalam Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru
Baca SelengkapnyaPenggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca SelengkapnyaDana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKerja sama ini bertujuan menghidupkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk mendukung program swasembada pangan dan makan bergizi gratis (MBG).
Baca SelengkapnyaMendapati laporan kekeringan lahan sawah di Kabupaten Subang, Kementerian Pertanian langsung gerak cepat melakukan langkah mitigasi.
Baca SelengkapnyaSecara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaPolri dalam hal ini membangun 10 titik sumur bor pada delapan kecamatan di Gunungkidul
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan bantuan modifikasi cuaca kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk mengatasi kekeringan yang semakin meluas.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya