Tangani Persoalan Irigasi, 14 Daerah Jadi Lokasi Program Pertanian Cerdas Iklim

Merdeka.com - Sebanyak 14 kabupaten di tujuh provinsi menjadi lokasi program Kementerian Pertanian (Kementan), yaitu pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture (CSA). Kegiatan ini bertujuan untuk mendongkrak produksi para petani di daerah tersebut.

Kementan mendampingi dan mengawal pemerintah daerah dalam upaya percepatan kegiatan CSA dari Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP). Dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten (Pemkab) mengemuka pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Kegiatan CSA SIMURP Komponen A tahun 2023, yang berlangsung di BSD City selama tiga hari, 23 sampai 25 Mei 2023.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan Bustanul Arifin Caya menuturkan, dalam program tersebut Pemda bertugas mulai dari melakukan pengawalan peningkatan produksi para petani hingga penerapan teknologi.

"Pemda melakukan pengawalan peningkatan produksi, produktivitas dan IP di lokasi SIMURP, serta mereplikasi teknologi CSA secara masif melalui sosialisasi dan media publikasi," kata Bustanul dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (26/5).

Bustanul menambahkan, daerah dapat melakukan upaya percepatan realisasi kegiatan SIMURP 2023, mengaplikasikan hasil pertemuan sebagai upaya mendukung keberhasilan program.

Menurutnya, penyuluh, mantri pengairan, aparat desa dan petugas lembaga atau instansi terkait lainnya dalam pemberdayaan masyarakat petani pemakai air, baik yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) maupun kelompok tani dan Gapoktan, berjalan harmonis dan saling melengkapi.

Dalam rakor tersebut, dibuka Bustanul Arifin Caya dan dihadiri 92 peserta di antaranya sejumlah pimpinan dari dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Upaya percepatan ini dinilai sejalan dengan harapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang mengaku senang dengan para bupati dan gubernur yang agresif memperjuangkan kebutuhan pangan masyarakatnya.

"Saya suka bupati dan gubernur yang agresif karena kita bisa memecahkan masalah langsung di lapangan, juga harus membuktikan kerja nyata di lapangan," katanya beberapa waktu lalu.

Menurut Syahrul, persoalan pertanian memang harus dipecahkan bersama dengan mempererat komunikasi dan koordinasi antar lembaga atau kementerian, serta pimpinan daerah hingga level camat dan lurah.

"Tidak bisa hanya Menteri Pertanian saja yang bekerja. Sandarannya tetap ada di kepala daerah yakni gubernur dan bupati," ujarnya.

Harapan senada dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, pada pemerintah daerah untuk mendukung program Kementan melalui SIMURP.

"Selain untuk pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif menuju modernisasi irigasi pada masa yang akan datang, juga integrasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah," jelas Dedi.

Sinergi dan integrasi tersebut, lanjut Dedi Nursyamsi, akan mendukung pelaksanaan di lapangan, terutama dalam mengatur pola tanam dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menguntungkan petani.

Sebagaimana diketahui, lokasi kegiatan Program SIMURP tersebar pada 24 kabupaten di 10 provinsi yang merupakan daerah irigasi maupun daerah rawa di antaranya Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan.

Pulau Jawa meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, Subang di Jawa Barat. Tujuh kabupaten di Jawa Tengah yakni Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Grobogan, Demak, Kebumen, Brebes. Dan Kabupaten Jember di Jawa Timur.

Sementara di Kalimantan hanya Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah. Kabupaten Takalar, Bone, Pangkep, Pinrang. Konawe di Sulawesi Selatan. Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur (NTT).