Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tangerang minta wacana buku pelajaran diganti tablet dikaji lagi

Tangerang minta wacana buku pelajaran diganti tablet dikaji lagi anak sd. ©wonk3.files.wordpress.com

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan peralihan buku pelajaran berbasis fisik menjadi buku elektronik (e-book) yang dapat diakses dengan perangkat tablet.

Mendikbud Anies Baswedan beralasan perubahan fisik buku menjadi e-book adalah untuk menekan biaya pendistribusian buku-buku pelajaran ke daerah terpencil.

Menanggapi itu, Dinas pendidikan Kota Tangerang setuju saja jika fasilitasnya dianggarkan oleh pemerintah pusat. "Kalau pusat mau kasih pakai APBN kita setuju saja. Tapi kalau dibebankan ke APBD, tidak akan cukup, malah bisa habis," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Ahmad Lutfi, Kamis(8/1).

Sementara jika tablet dibebankan ke orang tua siswa, tentunya tidak semua sanggup karena kondisi ekonomi yang tidak merata. Sehingga wacana yang bertujuan untuk menekan biaya buku sekolah itu hanya dirasa oleh masyarakat yang mampu.

"Menekan biaya pada konsep orang yang sudah mampu, kalau untuk beli tabletnya saja tidak bisa gimana mau menekan biaya? Malah lebih mahal," terang Ahmad Lutfi.

Untuk itu, kata Lutfi, sebaiknya konsep tersebut harus dipertimbangkan kembali melihat banyaknya kondisi masyarakat yang masih kurang mampu. "Konsep itu bagus, tapi bisa diratakan semua, kalau masih ada beberapa kondisi masyarakat yang belum siap," ujarnya.

Sementara Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berpendapat, Kementerian harus bisa menghitung dan mempertimbangkan secara matang rencana tersebut sebelum diterapkan nanti. Zaki meminta agar pemerintah memikirkan bagaimana kesiapan di daerah, tidak hanya dari sisi pemerintahnya saja, tetapi juga SDM yang mencakup guru, para murid dan orang tua mereka.

"Menurut saya ini harus dikaji kembali dan harus dilihat faktor kesiapan di lapangan. Selain itu, faktor kesehatan anak jangan sampai terabaikan, pasalnya bila anak harus bergelut dengan tablet selama 8 jam belajar pasti akan berpengaruh untuk kesehatan matanya," kata Zaki.

Zaki menambahkan, Pemkab Tangerang juga harus berhitung cermat terkait anggaran yang harus dipersiapkan jika wacana peralihan dari buku pelajaran berbasis fisik menjadi buku eletronik atau e-book ini mulai direalisasikan.

"Banyak pertimbangannya, terutama soal anggarannya. Pemkab Tangerang harus berhitung cermat terlebih dahulu. Harusnya Kemendikbud juga memperhitungkan apakah anggaran daerah itu mampu atau tidak, apabila pemerintah akan menerapkan hal tersebut. Karena dipastikan kesiapan anggaran setiap daerah berbeda-beda," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Zaki, pemerintah juga harus melihat sistem jaringan telkom dan internet di setiap wilayah yang tidak semuanya sudah sempurna. "Bila diterapkan bukan cuma merubah budaya belajar dan mengajar tapi juga sarana telekomunikasinya yang benar-benar harus siap," ujarnya. (mdk/mtf)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Guru Sekolah TK di Garut Pusing Harus Beli Buku Karangan Istri Bupati Pakai Dana BOP, Ini Penjelasan IGTKI
Guru Sekolah TK di Garut Pusing Harus Beli Buku Karangan Istri Bupati Pakai Dana BOP, Ini Penjelasan IGTKI

Satu buku dijual dengan harga Rp30 ribu per eksemplar dan harus dimiliki tip siswa TK,

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya

Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%

Baca Selengkapnya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal

Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendikbud Nadiem Curhat Anggaran Turun, Ajukan ke DPR Tambahan Biaya Triliunan
VIDEO: Mendikbud Nadiem Curhat Anggaran Turun, Ajukan ke DPR Tambahan Biaya Triliunan

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal

Baca Selengkapnya
Komisi X DPR Menyoroti Pembangunan Perpustakaan di Daerah saat RDP dengan Kepala Perpusnas
Komisi X DPR Menyoroti Pembangunan Perpustakaan di Daerah saat RDP dengan Kepala Perpusnas

Kepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Anggarkan Rp2,3 Triliun untuk Program Sekolah Gratis di 2025
Pemprov DKI Anggarkan Rp2,3 Triliun untuk Program Sekolah Gratis di 2025

Ketika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.

Baca Selengkapnya
Rp150 Triliun Masih Mengendap, Pemerintah Berencana Hentikan Anggaran untuk Beasiswa LPDP
Rp150 Triliun Masih Mengendap, Pemerintah Berencana Hentikan Anggaran untuk Beasiswa LPDP

Dari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.

Baca Selengkapnya