Tanggapan Kemendagri Soal Gubernur Gorontalo Ajakan Nakes Mogok

Merdeka.com - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta bupati dan wali kota di wilayah kerjanya serius mencairkan insentif nakes. Dia mengancam bakal pimpin unjuk rasa tenaga kesehatan jika insentif tidak kunjung cair. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian menilai, itu merupakan gertakan gubernur kepada kabupaten dan kota yang lambat mencairkan insentif nakes.

“Itu kalimat kiasan/sindiran ke kab/kota yang masih rendah realisasinya. Intinya yang saya baca agar kab/kota juga mempercepat. Mengenai caranya sebaiknya tanya pak gub langsung. Apakah memang norma umumnya seperti itu di Gorontalo,” ungkapnya kepada merdeka.com, Senin (26/7).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, anggaran untuk para tenaga kesehatan sudah ditransfer oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ke daerah-daerah. Sebab itu, Ardian meminta agar daerah segera menyalurkan anggaran tersebut kepada para tenaga kesehatan.

Dia juga mengatakan provinsi Gorontalo sudah menyalurkan anggaran kepada tenaga kesehatan. Tetapi ada beberapa daerah di Kabupaten dan Kota yang belum menyalurkan.

"Provinsi Gorontalo juga sudah. Terima kasih banyak, cuma kabupaten dan kotanya yang belum," ungkap Ardian.

Sebelumnya diketahui Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta bupati dan wali kota di wilayah kerjanya serius mencairkan insentif nakes. Rusli bahkan mengancam bakal pimpin unjuk rasa tenaga kesehatan jika insentif tidak kunjung cair.

Gubernur mengaku kesal atas hal ini. Sebab pembayaran insentif nakes saat ini menjadi atensi Presiden Jokowi. Pemda di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu yang terendah saat ini.

“Kalau begini terus kita akan mengirim surat ke Kementerian Kesehatan, kalau perlu ke Presiden minta evaluasi langsung ke kabupaten dan kota," kata Rusli.

"Dananya katanya enggak ada, padahal sudah refocusing segala macam. Sesekali kalian tenaga kesehatan mogok kerja saja dulu, agar semua orang tahu,” ujarnya.

Rusli mengaku, sangat prihatin dengan daerah di Provinsi Gorontalo yang belum mencairkan insentif nakes. Di sisi lain, kerja nakes selama pencegahan dan penanganan Covid-19 sudah cukup maksimal.

"Mereka sudah bekerja dengan penuh risiko terpapar Covid-19. Terlebih mereka juga meninggalkan anak, istri dan suami untuk melayani masyarakat," tegasnya.

“Bilang ke Bupati, Wali Kota, kalau perlu menyurat tertulis, saya yang suruh mogok. Kalau perlu saya yang pimpin demo,” tegasnya.

“Saya bicara karena kondisi di lapangan saya tau. Bahkan kemarin sebagian nakes tidak lebaran lantaran harus mengurus pasien,” imbuhnya prihatin.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Danial Ibrahim menyebut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki anggaran yang cukup dari refocusing APBD tahun 2021.

Kota Gorontalo misalnya, dari total Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp481 miliar, seharusnya menganggarkan refocusing 8 persen atau Rp38,55 miliar untuk penanganan Covid-19.

“Pemkot Gorontalo baru menganggarkan lebih kurang Rp5,32 miliar. Itupun untuk membayar utang insentif nakes Agustus sampai Desember tahun 2020. Insentif tahun 2021 belum terbayarkan jumlahnya lebih kurang Rp16,7 miliar,” jelas Dani.

Dijelaskannya, Pemprov Gorontalo konsisten dengan refocusing anggaran. Dari total DAU Rp940,6 miliar, Pemprov mengalokasikan dana refocusing sebesar Rp75,8 miliar atau lebih Rp500 juta dari yang dipersyaratkan. Dari total tersebut, Rp14,3 miliar khusus insentif nakes.

“Serapan anggaran untuk insentif nakes juga terbilang sangat baik. Hingga 16 Juli 2021 pemprov sudah membayarkan Rp7,57 miliar atau 52,72 Persen dari total insentif nakes,” ucap dia.

Rinciannya Rp1,22 miliar untuk 154 orang dokter spesialis, Rp 761 juta untuk 193 orang dokter umum dan dokter gigi serta Rp471 miliar untuk 783 orang bidan dan perawat. Ada juga insentif bagi 203 tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 866 juta.