Follow
Tanggapan KPU Sleman Soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Merdeka.com - Bawaslu Kabupaten Sleman menilai bahwa unggahan KPU Sleman di akun Twitter resminya yang hanya memuat sosialisasi visi misi milik satu pasangan calon di Pilkada merupakan pelanggaran kode etik. Atas pelanggaran kode etik ini, Bawaslu Sleman pun akan melaporkan temuan ini ke DKPP.
Menanggapi pelaporan tersebut, Ketua KPU Sleman, Trapsi Hariyadi mengatakan, pihaknya menghormati penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu Sleman.
Dia mengungkapkan, terlepas dari pelaporan tersebut, KPU Kabupaten Sleman berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020 dengan berintegritas dan profesional.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim bantu KPU dalam Pemilu 2024? 'Kami akan membantu sesuai kebutuhan KPU kabupaten/kota. Seperti Mahulu ini, katanya butuh tambahan mobil untuk distribusi logistik ke kecamatan, karena mobil mereka hanya satu. Ya, tentu akan kami bantu pinjamkan,' ujar Akmal.
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
"KPU Kabupaten Sleman menghormati keputusan Bawaslu Kabupaten Sleman (untuk melaporkan ke DKPP) dan siap menjalani prosedur sesuai ketentuan," katanya saat dihubungi, Selasa (24/11).
Trapsi menambahkan, pihaknya saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman di tahun 2020.
"KPU Kabupaten Sleman berupaya keras untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Aspek kesehatan dan keselamatan pemilih menjadi prioritas penyelenggaraan sesuai dengan PKPU 13 thn 2020," terangnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warganet di Sleman dikejutkan dengan sebuah unggahan di akun Twitter resmi milik KPU Sleman. Akun @KPUSleman ini mengunggah sebuah materi visi misi salah satu pasangan calon yang maju di Pilkada Sleman.
Akun @KPU Sleman ini diketahui hanya menayangkan materi visi misi dari pasangan calon nomor urut 3 yaitu Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa. Sementara dua pasangan lainnya tidak ditampilkan oleh akun @KPUSleman.
Unggahan tersebut berisi: "Halo #sobatpemilih, Sudah tahu visi misi Calon Pemimpin Sleman pilihanmu?
Kenali dan cermati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman pilihanmu melalui visi misi dan program mereka dan pastinya datang ke TPS 9 Desember 2020 gunakan hak pilihmu," demikian bunyi kepsien pada postingan tersebut dengan turut menge-tag akun resmi milik Pemkab Sleman, @kabarsleman.
Cuitan ini diketahui diunggah @KPUSleman pada Jumat (13/11) lalu sekitar pukul 13.00 WIB. Namun usai mendapatkan tanggapan dari warganet, unggahan tersebut dihapus dari aku @KPUSleman pada Sabtu, (14/11) dinihari.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Kapolres mengimbau kepada peserta KPPS agar selalu kompak satu sama lain agar menjalankan tugas dengan baik dan lancar
Baca Selengkapnya
Masyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu
Baca Selengkapnya
Munculnya fakta itu seolah menunjukkan masih banyaknya kasus serupa yang tidak diketahui publik.
Baca Selengkapnya
Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnya
Putusan DKPP menyebut Ummi melakukan pelanggaran kode etik saat pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lalu.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca Selengkapnya
Bambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja sama dari seluruh pihak atas capaian selama ini.
Baca Selengkapnya
Demokrasi yang baik lahir dari proses Pemilu yang jujur dan bersih.
Baca Selengkapnya
Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.
Baca Selengkapnya
Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca Selengkapnya