Tanggapan Menko Muhadjir Soal Anies Minta Karantina Wilayah Atasi Corona

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kajian penerapan karantina wilayah di Jakarta. Rencana tersebut dalam rangka memutus mata rantai akibat virus Corona atau Covid-19.

Usulan itu sudah diajukan ke Pemerintah Pusat dan telah diterima. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, yang dipercaya untuk menggodok PP Karantina mengatakan, untuk skala provinsi bisa dilakukan pembatasan sosial berskala luas.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk berskala provinsi yang bisa adalah dilakukan pembatasan sosial berskala luas. Adapun seberapa ketat pembatasannya itu disesuaikan dengan kedaruratan yang harus ditanggulangi. Tetapi untuk cakupan kecil bisa saja dilakukan karantina wilayah lingkungan tertentu sesuai kebutuhan," kata Muhadjir kepada Liputan6.com, Senin (30/3).

Dia pun menyebutkan, skala kecil tersebut diusulkan oleh Gubernur.

"Yang dimaksud skala kecil diusulkan juga oleh beberapa Gubernur. Presiden juga menyetujui, misalnya sebuah RT ada beberapa yang terinfeksi maka warga RT tersebut bisa melakukan karantina wilayah RT itu saja," ungkap Muhadjir.

Saat ditanya apakah Anies harus menunggu PP atau bisa langsung? Dia menuturkan.

"Itu soal prosedural yang bisa dideskresi. Mudah mudahan PP-nya dalam dua tiga hari sudah terbit," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan kajian terkait rencana adanya karantina wilayah di Jakarta. Sejumlah kajian juga akan dibahas melalui rapat terbatas (ratas) bersama pemerintah pusat.

Sebab kebijakan karantina wilayah tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

"Jadi berbagai opsi itu misalnya yang dilarang angkutan umum, pribadi, tidak termasuk (angkutan) barang. Itu opsinya bagaimana distribusi logistik dan opsi-opsi itu kita lakukan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo saat dihubungi Liputan6.com, Senin (30/3).

Permintaan Anies itu dibenarkan Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud menyebutkan surat tersebut bernomor 143 yang tertanggal 28 Maret 2020 atau hari Sabtu, dan baru diterimanya Minggu Sore atau 29 Maret 2020 kemarin.

"Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah. Itu saja dulu," kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/3).

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com