Tanggapan Sekjen DPR soal Beredar 'Jual Murah Gedung DPR dan Isinya' Dijual Online
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menanggapi satire yang dilakukan sejumlah orang untuk menjual Gedung DPR RI di beberapa marketplace online. Menurut dia, candaan itu merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses pendewasaan dalam demokrasi.
"Ya enggak apa-apalah itu hak, hal-hal semacam itu bagian dari proses pendewasaan kita-lah," kata Iskandar dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung melalui akun Instagram DPR RI, Rabu (7/10).
Meski demikian, ia tetap meminta agar polisi menindak tegas para pelaku satire tersebut.
-
Apa itu kedewasaan emosional? Kedewasaan emosional adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Kemampuan untuk mengatasi emosi, berkomunikasi dengan baik, dan merespons situasi dengan tenang dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial dan pribadi kita.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Bagaimana kita menjaga kemerdekaan? Jangan hanya menikmati kemerdekaan, tetapi jadilah bagian dari mereka yang menjaga dan memeliharanya.
-
Apa ciri khas masa dewasa? Masa dewasa merupakan fase dalam kehidupan di mana individu telah mencapai kematangan dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial. Tahap ini menandai peralihan dari masa remaja menuju tanggung jawab dan peran yang diemban dalam masyarakat.
-
Kapan masa dewasa dimulai? Umumnya, masa dewasa dimulai pada usia 18 hingga 21 tahun, meskipun batasan usia ini dapat bervariasi tergantung pada budaya dan konteks sosial yang ada.
-
Apa pengertian dari privasi tubuh? Privasi tubuh mengacu pada kesadaran bahwa tubuh seseorang adalah milik mereka sendiri dan tidak ada orang lain yang boleh menyentuh atau melihat bagian tubuh pribadi tanpa izin.
"Itu urusan Kementerian Keuangan sama yang bersangkutan urusan kepolisian, menurut saya polisi juga harus menindak tegas. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak perlu dipakai," ucapnya.
Menurut dia, jika ada satire seperti itu, maka yang berwenang menindaklanjuti ialah Kementerian Keuangan serta pihak kepolisian. Mengingat Gedung DPR RI merupakan milik Kementerian Keuangan RI.
"Joke DPR dijual kan enggak tahu maksudnya apa, jadi kawan-kawan tanya aja sama yang jual maksudnya apa," katanya.
Sebelumnya, sejumlah layanan e-commerce terpantau beberapa seller secara gamblang menjual gedung DPR beserta isinya.
Pantauan Tekno Liputan6.com, Rabu (7/10), unggahan produk jualan satire ini ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak.
Di Shopee misalnya, penjual dengan nama akun azizwr_02 menjual gedung DPR seharga Rp 10.000 dengan keterangan "Jual Murah Gedung DPR dan Isinya".
Selanjutnya di Tokopedia, penjual dengan nama Warteg Pisau menawarkan gedung DPR seharga Rp 100.000 dengan keterangan "Dijual Gedung DPR Beserta Anggotanya".
Lalu di Bukalapak, Excelency Store menawarkan "Big Sale Gedung DPR" seharga Rp 123 juta. Ia pun mencantumkan deskripsi bahwa produk ini ready stock.
"Harga Paling Murah se-Bukalapak. Di dalemnya ada banyak jenis tikus dari albino sampai elostoderma bisa diternak," tulis Excelency Store.
Saat ini Tekno Liputan6.com terus menghubungi pihak Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Namun, hingga berita ini naik belum ada tanggapan.
Reporter: Yopi MakdoriSumber : Liputan6.com (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaBesaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.
Baca SelengkapnyaSekretaris DPRD mengatakan tidak ada aturan yang melarang anggota dewan untuk menggadaikan SK mereka kepada bank.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca Selengkapnya